BPK Periksa Pengadaan Alutsista Secara Keseluruhan

Achmad Zulfikar Fazli - 12 Oktober 2017 14:14 wib
Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Kantor BPK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017 - MTVN/Achmad Zulfikar Fazli,
Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Kantor BPK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017 - MTVN/Achmad Zulfikar Fazli,

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (RI) membenarkan tengah mengaudit pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI di Kementerian Pertahanan. Audit ini termasuk pengadaan helikopter Agusta Westland (AW)101 yang diduga menimbulkan praktik rasuah.

"(Helikopter) Agusta Westland 101 pengadaan yang dilakukan oleh salah satu organisasi dalam hal ini Mabes TNI AU, itu masih dalam pemeriksaan dan pemeriksaannya itu bukan Agusta Westland tapi keseluruhan, keseluruhan pengadaan alutsista di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan," kata Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Kantor BPK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Firman menuturkan, pengadaan alutsista memiliki risiko yang besar. Karena itu, pihaknya memastikan telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam pengadaan alutsista secara rutin.

Ia menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan pengadaan alutsista berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi kalau sudah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan kan yang diambil sampel, nah kemudian bagian-bagian dalam sampel tersebut kalau ada temuan kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas kita lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang rutin kita laksanakan khusus," jelas dia.

(Baca juga: Pengadaan Alutsista TNI Diaudit)

Ihwal audit terhadap alutsista itu disebut berawal dari pengadaan helikopter AW101 senilai US$55 juta (Rp742 miliar) di awal tahun ini. Dalam sebuah rapat dengan Komisi I DPR, baik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo maupun Menhan Ryamizard Ryacudu saling mengklaim tidak tahu-menahu pembelian helikopter yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp220 miliar tersebut.

Khusus pengadaan AW 101, lanjut dia, itu bagian tak terpisahkan dari pemeriksaan keseluruhan pengadaan alutsista yang sedang dilakukan BPK. Sehingga, hasil pemeriksaannya pun hingga kini belum ada.

"Saya ingin mengatakan sesuai konstitusi kita, untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara itu merupakan wewenang BPK. Jadi, enggak ada lembaga lain di Republik Indonesia ini yang bisa kecuali BPK. Termasuk siapapun dan kami belum pernah melakukan perhitungan penetapan kerugian negara terhadap Agusta Westland," pungkas dia.

(Baca juga: Audit BPK akan Menemukan Implikasi dari Pembelian Alutsista)
 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ALUTSISTA TNI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-10-2017