Bupati Batubara Diduga Pinjam 'Bendera' Perusahaan Buat Ikut Proyek

Juven Martua Sitompul - 12 Oktober 2017 23:36 wib
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas KPK. Foto: Antara
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas KPK. Foto: Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen menggunakan nama sejumlah perusahaan untuk dapat menggarap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara. Nama perusahaan itu dipinjam untuk mengeruk keuntungan dari proyek-proyek tersebut.

"Diduga ada praktek 'pinjam bendera' sejumlah perusahaan dalam proses pengadaan dengan indikasi aliran dana pada tersangka," kata Juru Bicara Febri Diansyah di gedung KPJ, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Febri mengungkapkan, saat ini pihaknya memang tengah mendalami aliran alur dan transaksi keuangan OK Arya khusunya dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Batubara tersebut.

"Didalami alur dan transaksi keuangan yang mengalir pada tersangka," ujar dia.

Untuk mendalami hal itu, lanjut Febri, hari ini tim penyidik memeriksa 14 orang saksi dari unsur PNS Pemkab Batubara dan swasta di Mako Brimob Polda Sumatera Utara. Bahkan selama empat hari, lembaga superbody melakukan pemeriksaan maraton terhadap 40 saksi.

"Selama empat hari melakukan pemeriksaan di Mako Brimob Polda Sumut telah diperiksa sekitar 40 orang saksi," pungkas Febri.

KPK resmi menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain sebagai tersangka suap terkait pekerjaan pembanguan infrastruktur di Kabupaten Barubara tahun anggaran 2017. OK Arya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup.

Selain OK Arya, KPK juga menetapkan empat tersangka lain. Mereka di antaranya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara Helman Hendardy, Sujendi Tarsono dari pihak swasta dan dua selaku kontraktor proyek yakni Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

Akibat perbuatannya, OK Arya, Sunendi dan Helman sebagai pihak penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Sedangkan, Maringan dan Syaiful selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 


(Des)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017