DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.547.901 (22 SEP 2018)

Dorodjatun Bakal Dikonfrontasi dengan Laksamana Sukardi

Damar Iradat - 12 Juli 2018 13:10 wib
Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti akan dihadirkan di sidang perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia bakal dikonfrontasi dengan mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Dorodjatun sedianya dijadwalkan bersaksi untuk terdakwa  mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung hari ini. Namun, dia batal bersaksi dan akan dihadirkan ulang, Senin, 16 Juli 2018.

"Banyak yang menyebut agar saksi Dorodjatun digabung dengan keterangan Laksamana Sukardi, agar tidak bolak-balik," ungkap anggota tim kuasa hukum Syafruddin, Ahmad Yani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juli 2018.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetujui usulan dari tim penasihat hukum. Mereka meminta agar pemanggilan saksi dilakukan kembali pada Kamis, 19 Juli 2018. Namun, majelis hakim punya suara sedikit berbeda.

"Bapak Dorodjatun karena kesaksian saudara berkaitan dengan yang disebut penasihat hukum. Daripada dua kali datang karena mau dikonfrontir yang, untuk saudara, kesaksiannya ditunda Senin (16 Juli 2018)," ujar Ketua Majelis Hakim Yanto.

Baca: KPK Minta Tim Hukum Syafruddin Fokus Pembuktian

Dorodjatun sebelumnya tercantum dalam surat dakwaan Syafruddin. Ia disebut berperan dalam kasus korupsi penerbitan SKL BLBI bersama dengan Syafruddin, Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI, beserta istri Sjamsul, Itjih Nursalim. Akibat perbuatan mereka, negara diduga merugi hingga Rp4,580 triliun.

KKSK saat dipimpin Dorodjatun mengeluarkan keputusan No.01/K.KKSK/03/2004. Surat itu menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian pemegang saham dengan BPPN, berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Inpres 8 Tahun 2002 terhadap Sjamsul Nursalim.

Pada 12 April 2004, Syafruddin dan Sjamsul selaku pemegang saham yang diwakili oleh istrinya Itjih S Nursalim, menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 di hadapan notaris. Perjanjian itu menyatakan pemegang saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam MSAA.


(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS BLBI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 23-09-2018