Usai Diserakan Kejagung, Jaksa Fahri Dijebloskan ke Tahanan

Achmad Zulfikar Fazli - 12 April 2016 20:30 wib
Ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Fahri Nurmallo resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan ini dilakukan setelah tim dari Kejaksaan Agung membawa dan menyerahkan Fahri ke KPK.

Penyerahan ini dilakukan sekitar pukul 16.00 WIB, namun, hal itu luput dari pantauan awak media. Selang beberapa jam kemudian, Fahri keluar dari gedung Lembaga Antikorupsi dengan mengenakan rompi bertuliskan 'Tahanan KPK'.

Fahri saat ini harus mendekam di Rutan Polres Jakarta Pusat. Fahri ditahan lantaran diduga turut menerima suap dari Lenih Marlina, istri dari Jajang Abdul Khoir. Jajang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana BPJS di Kabupaten Subang.

Fulus itu diberikan kepada Fahri dan Jaksa dari Kejati Jawa Barat Deviyanti Rochaeni guna memperingan tuntutan terhadap Jajang. Terlebih, Fahri dan Deviyanti merupakan ketua dan anggota jaksa penuntut umum yang menangani kasus Jajang.

"Dia ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andrianti, saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2016).

Fahri merupakan satu dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ini. Empat tersangka lain yakni, Lenih Marlina, Jajang Abdul Khoir, Bupati Subang Ojang Sohandi, dan Deviyanti Rochaeni.

Lenih, Jajang, dan Ojang disangkakan sebagai pemberi suap. Sementara, Fahri dan Deviyanti sebagai penerima suap.

Saat ini, Ojang ditahan di Polres Jakarta Timur. Sementara, Deviyanti ditahan di Rutan KPK. Sedangkan Lenih ditahan di Rutan Pondok Bambu.

Atas perbuatannya, KPK menyangka pemberi suap dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan untuk Ojang ditambahkan Pasal 12 B UU Tipikor.

Sedangkan untuk penerima suap, disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 19-11-2017