Novanto Kembali Absen Pemeriksaan Korupsi KTP-el

Juven Martua Sitompul - 15 November 2017 09:44 wib
Ketua DPR Setya Novanto--Antara/Puspa Perwitasari
Ketua DPR Setya Novanto--Antara/Puspa Perwitasari

Jakarta: Ketua DPR RI Setya Novanto dipastikan tidak akan hadir dalam pemeriksaan hari ini. Novanto sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-el).

"Klien kami tidak hadir sebagaimana panggilan hari Rabu (sebagai tersangka)," kata Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Novanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Menurut Fredrich, Novanto tidak akan memenuhi panggilan penyidik lantaran masih menunggu hasil uji materi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Surat pemberitahuan ketidakhadiran Novanto diklaim Fredrich telah dikirimkan ke pihak KPK.

"Tim kuasa hukum telah resmi melayangkan surat ke KPK menunggu hasil sidang MK atas JR terhadap pasal 46 UU 30/2002 tentang KPK," pungkas dia.

Baca: Pimpinan KPK Berharap Novanto Hadiri Pemeriksaan

Ini keempat kalinya Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa kasus korupsi KTP-el. Tiga kali absen sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali sebagai tersangka setelah resmi kembali menjadi pesakitan kasus korupsi KTP-el.



KPK sebelumnya resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Tak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 18-11-2017