Sejumlah Petinggi Freeport Dilaporkan ke KPK

Sunnaholomi Halakrispen - 13 Februari 2018 05:25 wib
Haris Azhar di Gedung KPK, Jakarta -
Haris Azhar di Gedung KPK, Jakarta -

Jakarta: Sejumlah petinggi PT Freeport Indonesia dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Timika, Papua, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dilaporkan karena diduga terlibat kasus penerimaan gratifikasi.

"Ada enam orang dari pihak PN dan tiga nama dari PT Freeport. Tadi masih browsing surveying, masih mendiskusikan nanti kita akan lengkapi lebih jauh keterangan lebih jauh," kata Haris Azhar yang mengklaim sebagai kuasa hukum ribuan karyawan PT Freeport Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Haris mengakui, pelaporan ini buntut dari kasus dugaan penggelapan iuran anggota SPSI PT Freeport yang menjerat Pimpinan Unit Kerja SPSI PT Freeport Indonesia, Sudiro. Dalam kasus ini, Sudiro divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim PN Timika.

"Setelah kita pelajari, kasusnya (Sudiro) banyak bukti yang ngawur, artinya kasus kriminalisasi," ucap dia.

Menurut Haris, dari hasil investigasi yang investigasi yang dilakukan pihaknya hakim atau Kepala PN Timika berinisial R, dan salah satu anggota R di PN Timika, tercatat sebagai kontraktor staf Freeport.

"Itu terbukti dari database yang ada dalam PT Freeport," ujar Haris.

Tak hanya itu, Haris juga menyebut R memiliki nomor induk karyawan di Freeport. Hal ini jelas bertentangan mengingat R adalah hakim yang memimpin sidang kasus Sudiro.

"Karena kalau kita lihat ke kode etik hakim atau MA, itu segala hal yang mempengaruhi indepensi hakim itu dilarang," ujar Haris.

"Kan jadi lucu, aneh, dan saya pikir mengkhawatirkan kalau peradilan di Indonesia, Ketua PN-nya adalah karyawan sebuah perusahaan multinasional seperti Freeport," timpal Haris.

Selain R, Haris juga melaporkan salah stau anggota hakim berinisial FB. Dia diketahui salah satu hakim yang ikut memimpin sidang Sudiro berinisial FB. FB diketahui tinggal di perumahan milik PT Freeport, di perumahan Timika Indah di Timika.

"Kami punya fotonya dan masuk ke kompleks itu tidak sembarangan," ujar Haris.

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu juga mengatakan, selain ke KPK pihaknya juga telah melaporkan kasus ini ke Badan Pengawa Mahkamah Agung.

"Ke Badan Pengawas MA karena yurisdiksi hakimnya, kami sekarang ke sini untuk melaporkan gratifikasinya," ucap dia.

Oleh karena itu, Haris meminta lembaga Antikorupsi mengusut keterlibatan pimpinan Freeport dalam kasus ini. "Karena (kasus) gratifikasi, yang memberi dan menerima itu harus diperiksa," ungkap Haris.

Dalam laporannya, Haris menyerahkan sejumlah bukti ke KPK. Bukti itu antara lain web Freeport dan foto rumah hakim yang diduga merupakan fasilitas dari Freeport.


(JMS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS KORUPSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 22-05-2018