DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 46.708.723.881 (21 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK tak akan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Whisnu Mardiansyah - 12 Januari 2018 08:47 wib
Ketua KPK Agus Rahardjo--MI/Rommy Pujianto
Ketua KPK Agus Rahardjo--MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan selama masa pilkada serentak 2018 tidak ada penundaan proses hukum calon kepala daerah. Termasuk, apabila si calon tersebut terkena dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Yang tersangka pasti jalan terus, OTT pasti masih," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat gabungan dengan DPR di ruang Pansus B, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

Agus meyakinkan calon kepala daerah yang terjaring dalam OTT bukanlah bentuk dari kriminalisasi. Ia pun membantah ada muatan politis jika nantinya ditemukan calon kepala daerah terindikasi korupsi.

"Kalau ada OTT, tidak dibuat-buat loh ya, dengan fakta dan data dan bukti yang konkret pasti masih dilakukan," ujarnya.

Baca: Biaya Pilkada Jadi Alasan Kepala Daerah Korupsi

Meski, dari pihak kepolisian ada surat edaran untuk penundaan proses hukum kepada calon kepala daerah, Agus memastikan di KPK aturan tersebut tak berlaku. Apalagi, KPK tidak mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Padahal di KPK juga didalam undang-undangnya juga enggak ada SP3. Semua yang jadi tersangka KPK pasti masuk, begitu," ungkap dia.



Mengingat isu pilkada yang sangat sensitif, Agus mewanti-wanti jajarannya agar dengan jeli dan detail sebelum mengungkap calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Ini untuk menghindari tudingan upaya kriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

"Jangan sampai terjadi memang kriminalisasi, abuse of power jangan sampai terjadi. Saya akan mengumpulkan tim penindakan kami untuk kemudian itu tidak terjadi lagi yang dikeluhkan," tutupnya. 


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 22-10-2018