Siti Fadilah Sebut Penyusunan Anggaran di Kemenkes Berantakan

- 19 Mei 2017 18:03 wib
Siti Fadilah Supari. Antara Foto/Sigid Kurniawan
Siti Fadilah Supari. Antara Foto/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengungkap penyusunan anggaran Kementerian Kesehatan berantakan dan tidak transparan. Ia mengetahui itu setelah mendengar presentasi dari pejabat setingkat eselon 1 hingga 4.

"Saya syok karena tidak sistematis sama sekali, belanja semau-maunya, saya tanya ke eselon 1, dia menoleh ke eselon 2, dan eselon 2 menoleh ke eselon 3, dan yang tahu baru eselon 4, jadi semau-maunya saja, itu membuat saya syok," kata Siti dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.

Siti pun mengaku bahwa ia hanyalah tamu di Departemen Kesehatan saat itu, ia baru masuk dua bulan yaitu pada 22 Oktober 2004 sedangkan para pejabat Depkes saat itu merupakan orang-orang lama.

"Jadi kami saat itu rapat bersama-sama, harus transparan, 'you' beli obat malaria berapa? kenapa? Tapi ternyata dari eselon itu bisa langsung ke Dirjen Anggaran (Kementerian Keuangan) dan ke DPR. Saya juga tidak pernah diajak, karena saya galak," ungkap Siti.

Siti Fadilah pun mengaku tidak paham mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) di Kementerian. "Saya baru tahu di sidang KPA dan PA, tapi mereka lebih tunduk sama Sekjen dibanding sama saya, saya dikurung sistem karena hanya boleh kontak sama eselon 1. Saya ini kan tamu, mereka sudah karatan di sana," tambah Siti.

Saat itu, Sekretaris Jenderal Depkes adalah Sjafi'i Ahmad. "Lalu Pak Sekjen mengatakan 'Ibu sibuk sekali maka supaya lancar, proyek di bawah Rp50 miliar tidak perlu di bawah ibu, saya pikir Sekjen saya baik sekali karena dia katakan kalau di bawah saya proyek-proyek itu perlu tanda tangan ibu nanti pekerjaan banyak terbengkalai," ungkap Siti.

Siti Fadilah Supari didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp6,1 miliar dalam kegiatan pengadan alat kesehatan (alkes) guna mengantispasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 pada Pusat Penaggulangan
Masalah Kesehatan (PPMK) dengan melakukan penunjukan langsung (PL) kepada PT Indofarma Tbk.

Ia disebut meminta Mulya A. Hasjmy selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen melakukan penunjukkan langsung kepada PT Indofarma sehingga memperkaya PT Indofarma Tbk sejumlah Rp1,597 miliar serta memperkaya PT Mitra Medidua sejumlah Rp4,55 miliar sehingga total merugikan keuangan negara sejumlah Rp6,148 miliar.

PT Indofarma Global Medika ditunjuk Siti sebagai rekanan untuk melaksanaan pengadaan buffer stock tersebut
karena direktur perusahaan itu, Ary Gunawan, datang bersama Ketua Sutrisno Bachir Foundation (SBF) Nuki Syahrun yang juga adik ipar Sutrisno Bachir, Ketua PAN saat itu.

Setelah menerima pembayaran dari PT Indofarma, PT Mitra Medidua selaku suplier pada 2 Mei 2006 mengirimkan uang sebesar Rp741,5 juta dan pada 13 November 2006 sebesar Rp50 juta ke rekening Yurida Adlani yang merupakan Sekretaris Yayasan SBF.

Ada pemindahan sebagian rekening ke pengurus DPP PAN, Nuki Syahrun, dan anak Siti, Tia Nastiti. Pengiriman ke rekening pengurus DPP PAN sesuai arahan terdakwa untuk membantu PAN.

Siti Fadilah juga didakwa menerima suap sebesar Rp1,875 miliar karena menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan Alkes I tersebut. (Antara)


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS KORUPSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 30-05-2017