DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 47.877.961.729 (23 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK MInta Advokat tak Ikuti Jejak Fredrich

Juven Martua Sitompul - 13 Januari 2018 18:28 wib
Ilustrasi--MI/Atet Dwi Pramadia
Ilustrasi--MI/Atet Dwi Pramadia

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para advokat tidak mengikuti jejak Fredrich Yunadi. Fredrich menjadi tersangka merintangi proses penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto. 

Lembaga Antikorupsi yakin masih banyak advokat yang berkerja secara profesional. "KPK mengetahui banyak sekali advokat yang profesional dan baik, di mana dalam menjalankan profesinya selalu berpedoman pada etika profesi dan tidak berupaya menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam bekerja," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu 13 Januari 2018.

Menurut dia, advokat merupakan profesi yang mulia saat melindungi hak-hal kliennya di mata hukum. Oleh karena itu, lanjut Laode, para advokat diminta tidak mengatasnamakan profesinya untuk menghalangi proses hukum yang berjalan di KPK.

"Advokat dan dokter diharapkan tidak menghalang-halangi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum. Karena ada konsekuensinya sebagaimana dijelaskan di Pasal 21 UU Tipikor," pungkasnya.

Baca: Fredrich Satu Rutan dengan Novanto
 
Tim KPK sebelumnya menjemput paksa advokat Fredrich Yunadi disebuah lokasi, Jumat, 12 Januari malam. Fredrich dijemput paksa setelah sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik.



Fredrich dianggap tidak bersikap kooperatif. Dia menolak hadir dalam pemeriksaan dengan dalil masih mengikuti proses pemeriksaan kode etik Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

KPK menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo, dokter RS Permata Hijau. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 24-10-2018