DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Ahli Sebut Proyek KTP-el Berbau 'Amis' Sejak Awal

Damar Iradat - 09 Oktober 2018 17:21 wib
TRB--Contoh e-KTP
TRB--Contoh e-KTP

Jakarta: Auditor investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Suaedi menyebut proyek KTP elektronik bermasalah sejak awal. Hal itu ditemukan setelah BPKP diminta mengaudit proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Hal tersebut diungkap Suaedi saat dipanggil sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara korupsi KTP-el dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018.

Awalnya, jaksa pada KPK mengonfirmasi temuan BPKP soal kerugian negara dalam proyek KTP-el. "Iya betul. Memang dalam BAP (berita acara pemeriksaan) kami sampaikan bahwa dalam audit itu ditemukan beberapa hal yang bisa dikatakan penyimpangan," kata Suaedi menjawab pertanyaan jaksa.

Ia menjelaskan, dalam tahap sebelum pelelangan saja sudah ditemukan pertemuan-pertemuan untuk memenangkan konsorsium PNRI. Salah satunya pertemuan itu terjadi di Ruko Fatmawati milik Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Baca: Alasan Andi Narogong tak Dijebloskan ke Sukamiskin

Suaedi juga mengatakan, dalam pertemuan itu, konsorsium menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi barang yang mengarah kepada vendor tertentu. Sementara, pada tahap pelelangan juga ada upaya untuk memenangkan konsorsium PNRI.

"Lelang melalui LPSE hanya di awal, setelah itu dilakukan secara manual. Vendor HP sudah memesan barang sebelum ditetapkan pemenang dan tanda tangan kontrak," ujarnya.

Ia juga menyebut, dari hasil audit investigatif itu, ditemukan juga sejumlah mark-up atas barang-barang yang diperlukan dalam proyek KTP-el.

"Ada beberapa pekerjaan yang terkait KTP-el, hardware, software, afis, sistem data. Dari beberpa pekerjaan tersebut, kami temukan kerugian negara Rp2,3 triliun," ujarnya.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 15-12-2018