DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.052.810.215 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK Diminta Perhatikan Korupsi di Sektor Pertanian

- 11 Juli 2018 20:13 wib
Pimpinan KPK Periode 2011-2015, Zulkarnain (kanan). Foto: MI/M Irfan
Pimpinan KPK Periode 2011-2015, Zulkarnain (kanan). Foto: MI/M Irfan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperhatikan kasus korupsi di sektor pertanian. Pimpinan KPK Periode 2011-2015, Zulkarnain, mengatakan pemerintah juga harus ikut membantu kerja KPK.

"KPK tidak bisa sendiri, harus menggandeng semua, terutama Kepala Negara," kata Zulkarnain, seperti dilansir Antara, Rabu, 11 Juli 2018.

Zulkarnain menjelaskan Presiden Joko Widodo harus memperhatikan persoalan ini, mengingat penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan atau penangkapan yang dilakukan KPK. Menurutnya, penangkapan yang dilakukan KPK selama ini hanya sebagian kecil dari banyaknya dugaan tindak korupsi di lapangan.

"Yang bisa menekan itu Presiden. KPK sulit menekan kecuali cukup bukti dan masuk kewenangannya dia (KPK)," katanya.

Ia menambahkan, selain kerugian negara akibat penyelewengan anggaran, kerugian akibat korupsi sektor pangan sangat berdampak bagi petani. Modal pertanian yang tinggi dan hasil yang murah, kata dia, membuat petani tidak mendapat untung. Selain itu, korupsi sektor pangan membuat tujuan untuk mencapai kemakmuran di seluruh Indonesia lambat tercapai.

Menurutnya, celah korupsi pada sektor pangan bisa disebabkan dari panjangnya rangkaian hasil produksi dari petani kepada konsumen. Demikian juga bantuan atau subsidi dari pemerintah seperti benih ataupun pupuk yang rantainya juga panjang.

"Rangkaian yang panjang membuka celah terjadinya korupsi," kata dia.

Rawan korupsi

Pimpinan KPK Periode 2007-2011, Bibit Samad Rianto, pun menyebut bahwa sektor pertanian adalah sektor rawan korupsi.

"Semua bidang itu ada korupsinya, cuma ada yang mencuat ke permukaan, ada yang nggak. Ada yang ketangkep karena sial, ada yang nggak," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad menyatakan kecewa karena masih ada pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengelolaan pertanian dan pangan. Menurut dia, ini menunjukkan sektor pertanian masih rawan korupsi. Ia menyerukan agar KPK bergerak dengan menutup celah itu dengan mengaktifkan satuan tugas di sejumlah kementerian, khususnya pertanian.

Sementara itu, KPK mengimbau masyarakat proaktif melaporkan indikasi tindak pidana
korupsi di sektor pertanian. "Kalau terjadi dugaan penyimpangan, segera laporkan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Pernyataan tersebut terkait program wajib tanam bawang putih bagi importir yang berpotensi
terjadi manipulasi data. Selain program wajib tanam, potensi manipulasi terjadi pada pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian yang tidak tepat sasaran sehingga memicu protes petani.




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS KORUPSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 18-11-2018