8 Korban Perdagangan Orang Terima Dana Restitusi

Lukman Diah Sari - 07 Desember 2017 23:31 wib
lustrasi:MTVN/Syahmaidar.
lustrasi:MTVN/Syahmaidar.

Jakarta: Sebanyak delapan orang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Benjina, menerima duit restitusi yang sebelumnya dibebankan ke terpidana kasus TPPO. Serah terima berita acara restitusi dilakukan di Ruang Rapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung pada Rabu, 6 Desember 2017, kemarin.

"Kami berterima kasih kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan LPSK serta pihak-pihak terkait," kata Duta Besar Republik Uni Myanmar H.E. Daw Ei Ei Khin Aye di Kejaksaan Agung.

Dana restitusi itu, kata dia, telah diterima pihak kedutaan besar Myanmar yang selanjutnya bakal diserahkan ke para korban. Dia memastikan, segera mengutus Deputi Duta Besar Myanmar untuk Indonesia. 

"Di minggu kedua bulan Desember ini, diharapkan pemerintah Myanmar melalui tiga kementeriannya yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar negeri, dan Kementerian Kesejahteraan Sosial akan menyerahkan uang tersebut kepada para korban," ujarnya. 

Sementara itu, dalam pertemuan itu Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, yang juga Penanggungjawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban menyampaikan rasa senang dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. 

"Penyerahan uang restitusi sempat tertunda cukup lama karena berbagai kendala. Melalui penyerahan pada hari ini, pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar telah menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban moralnya," kata Lies.

Dia menyebut, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban untuk melakukan perlindungan, pendampingan, dan penilaian ganti kerugian atau restitusi bagi korban kejahatan, kasus TPPO Benjina menjadi acuan dalam penanganan dan perlindungan korban TPPO lintas negara.

Sekretaris Jampidum menyampaikan, bahwa penyerahan uang restitusi ini menjadi kewajiban Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan pidana. "Ini menjadi kewajiban kami sebagai jaksa eksekutor," singkat dia.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dana Restitusi diserahkan langsung oleh Sekretaris Jampidum kepada Duta Besar Republik Uni Myanmar dan disaksikan oleh Wakil Ketua LPSK dan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Suhardi, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, dan Direktur Asia Tenggara Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Denny Abdi, Ketua Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Andi Muhammad Taufik.

Diketahui, sebanyak 22 orang warga negara Myanmar telah diperiksa sebagai saksi atau korban kasus TPPO Benjina. Kejaksaan Negeri Dobo kemudian mengajukan rekomendasi perlindungan bagi 22 orang warga negara Myanmar tersebut kepada LPSK. 

Atas dasar rekomendasi permohonan perlindungan tersebut, LPSK dapat menghadirkan 13 orang saksi atau korban yang berasal dari Myanmar dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tual Maluku.

Pengadilan kemudian memutuskan kasus ini pada tanggal 10 Maret 2016 (Putusan Pengadilan Negeri Tual No: 105, 108, 109, 110/PID.SUS/2015/PN. Tul) dengan memvonis 7 terdakwa (5 diantaranya adalah warga negara Thailand) dengan hukuman 3 tahun pidana penjara, denda Rp160.000.000  serta memerintahkan kepada 5 terpidana untuk membayar restitusi sebesar Rp773.300.000,00 kepada 11 korban. 

Pada pelaksanaannya hanya 4 terpidana saja yang sanggup membayar restitusi kepada 8 korban. Total jumlah resitusi yang dibayarkan oleh para pelaku tersebut adalah sebesar Rp438.000.000.


(MBM)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 13-12-2017