KPK Sambut Positif Pembentukan Densus Tipikor Polri

Juven Martua Sitompul - 12 Oktober 2017 21:37 wib
Gedung Polda Metro Jaya. Foto: NTMC Polri.
Gedung Polda Metro Jaya. Foto: NTMC Polri.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif langkah polri membentuk Densus Tipikor. Bahkan, pembentukan Densus Tipikor dianggap bagian dari penguatan peran polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

"Semakin banyak yang memburu koruptor, akan semakin bagus. Jika tugas dilaksanakan dengan baik, kami yakin hanya pelaku korupsi yang dirugikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Febri mengatakan, selain melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi, KPK juga mendapat mandat untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum lain. Dari kerjasama itu, ada ratusan kasus dugaan rasuah ditangani KPK bersama polri dan kejaksaan.

"Sampai Agustus 2017 sudah dilakukan terhadap 114 kasus, polisi 50 dan kejaksaan 64. Sedangkan supervisi totalnya 175 kasus, polisi 115 dan Kejaksaan 60," ujar dia.

Tak hanya itu, kerjasama antara KPK dengan polri dan kejaksaan juga dikembangkan dalam program e-korsup. Saat ini, ada sejumlah daerah yang menjadi pilot project tahun 2017 sedang menjalani uji coba dan sosialisasi.

"Direktorat Tidpikor Bareskrim, Polda Sumut, Polda Jatim dan Polda Jabar. Untuk kejaksaan melalui Jampidsus Kejagung RI, Kejati Sumut, Jawa Timur dan Jawa Barat," jelas Febri.

Febri menuturkan, pelatihan itu dilakukan agar penanganan kasus korupsi baik di KPK, polri atau kejaksaan berjalan lebih baik dari sekarang. Menurutnya, sejauh ini pelatihan bersama itu sudah melibatkan 1.399 dari pihak kejaksaan dan 1.533 dari pihak polri.

"Jika Densus Tipikor memang dibentuk untuk memperkuat kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi, tentu semua pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi akan lebih baik," pungkas Febri.

 


(Des)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-10-2017