DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 41.348.051.099 (17 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK Bantu Polda Kalimantan Timur Tuntaskan Korupsi RPU

Juven Martua Sitompul - 17 Mei 2018 17:25 wib
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar koordinasi dan supervisi penindakan (Korsupdak) dengan Polda Kalimantan Timur. Korsupdak digelar untuk menyelesaikan sejumlah kasus dugaan korupsi yang mangkrak.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan salah satu kasus yang ditangani adalah dugaan korupsi kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah potong unggas (RPU) senilai Rp12,5 miliar pada Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan tahun anggaran 2015.
 
"Perkara itu diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp11 miliar berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor BPKP perwakilan Kalimantan Timur," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.
 
Febri menjelaskan dalam kasus ini penyidik Polda Kalimantan Timur telah menetapkan tujuh orang tersangka. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya merupakan pejabat Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2014.
 
Dua dari tujuh tersangka itu yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2014 berinisial CC dan Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan dari Desember 2014 berinisial MY sudah masuk ke persidangan.
 
"Dan dalam proses pengembangan untuk mendalami peran sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan," ujarnya.

Baca: Jokowi Satu Ide dengan KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Febri menuturkan korsupdak ini digelar di Gedung Merah Putih KPK. Acara ini dihadiri langsung oleh Kasubdit Tipikor Polda Kalimantan Timur AKBP Winardy selaku ketua tim dari Polda Kalimantan Timur.
 
Menurut Febri, dalam korsupdak ini pihaknya akan memberikan dukungan dalam bentuk memfasilitasi ahli administrasi negara, ahli pertanahan, ahli pengawas profesi keuangan, dan ahli keuangan daerah.
 
"Tujuan dari koordinasi dan supervisi tersebut adalah untuk mendukung APH dalam menyelesaikan penanganan perkara korupsi yang mereka tangani," pungkas Febri.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS KORUPSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 17-10-2018