KPK Pastikan tak Ada Intimidasi pada Miryam

M Sholahadhin Azhar - 19 Mei 2017 17:41 wib
Sidang praperadilan Miryam S Haryani di PN Jakarta Selatan - MTVN/M Sholahadhin Azhar,
Sidang praperadilan Miryam S Haryani di PN Jakarta Selatan - MTVN/M Sholahadhin Azhar,

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim biro hukumnya memastikan tak ada intimidasi pada Miryam S Haryani saat memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.  

"Karena ada kesempatan bagi pemohon (Miryam S Haryani) melihat kembali BAP," kata anggota tim, Juliandi Tigor Simanjuntak saat membacakan kesimpulan di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 19 Mei 2017.

Tigor menuturkan, dalam mekanisme, seseorang yang di-BAP diperbolehkan memeriksa kembali keterangannya. Apakah yang tertulis di BAP sudah sesuai dengan keterangan.

"Kemudian menyatakan setuju untuk membenarkan keterangannya lalu diakhiri dengan menandatangani," kata Juliandi.

Tigor menyebut, Miryam menyetujui BAP yang ia buat dan menandatanganinya. Lalu pada 23 Maret 2017, Miryam mencabut dokumen tersebut dengan alasan ada tekanan dari penyidik KPK saat pembuatan BAP.

Juliandi dalam kesimpulannya juga membantah bahwa pihaknya menekan Miryam. Sebab pada 23 Maret 2017, Miryam bertemu dengan Penyidik KPK, Novel Baswedan dan bercerita bahwa ada tekanan dari pihak lain.

"Tekanan berasal dari pihak luar yang tak ingin KPK membuka kasusnya secara terang menderang," tutur Juliandi.

Sidang praperadilan akan dilanjutkan pada Selasa 24 Mei 2017 dengan agenda putusan Hakim. Seperti diketahui KPK menyangka Miryam melanggar Pasal 22 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal ini diterapkan buntut dari pencabutan BAP Miryam saat bersaksi di pengadilan kasus korupsi KTP-el dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 22-09-2017