Wapres Minta Pemberi Layanan Haji 177 WNI di Filipina Dihukum

Arga sumantri - 21 Agustus 2016 19:52 wib
Jamaah calon haji mengambil buku kesehatan . (ANT/mohamad Hamzah)
Jamaah calon haji mengambil buku kesehatan . (ANT/mohamad Hamzah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 177 Warga Negara Indonesia (WNI) ditahan di kantor Imigrasi Filipina akibat memegang paspor haji palsu. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai travel haji yang mengurusi perjalanan haji 177 WNI itu harus dihukum.

"Tentu (dihukum) yang mengaturnya, ini kan korban. Dia tidak tahu, yang harus dihukum itu yang memberikan itu," ungkap Kalla saat ditemui Metro TV di Jakarta Barat, Minggu (21/8/2016).

Kalla meyakini 177 WNI merupakan korban dari travel haji. Para WNI itu, kata Kalla biasanya mereka yang mudah diming-imingi pergi haji dengan tanpa menunggu lama.

"Dikasih jalan yang tidak dia pahami, oleh travel atau orang-orang janjikan naik haji mudah," ujar Kalla.

Aksi semacam itu menurut Kalla, dilatarbelakangi lamanya waktu tunggu jemaah Indonesia bisa pergi haji. Dia menyontohkan di Sulawesi misalnya, seorang jemaah bisa membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa berangkat haji. Lama waktu tunggu berangkat haji itulah yang membikin celah bagi para jemaah mencari jalan lain biar bisa menunaikan ibadah haji lebih cepat.

"Salah satu caranya itu. Ya pasti Filipina itu punya jatah (haji) juga. Ada kuota tidak dipakai, nah kuotanya dipakai. Dan otomatis harus paspor Filipina, itu yang salah," ungkap Kalla.

Sebelumnya, Pada 19 Agustus, sekitar pukul 09.00, KBRI Manila dihubungi pihak imigrasi Bandara Internasional Manila, memberitahukan adanya sejumlah penumpang Philippines Airlines jurusan Jeddah yang paspornya mencurigakan. Mereka rupanya 177 jemaah haji asal Indonesia.

Diduga, 177 WNI tersebut membayar USD 6.000-1.000 untuk berangkat haji dari kuota cadangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Filipina. Saat ini, 177 WNI yang kedapatan memakai paspor Filipina untuk menunaikan ibadah haji masih diperiksa.


(LDS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG HAJI 2016
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 26-09-2017