Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp 3.686.055.402 (23 JULI 2018)

Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok

Ilham wibowo - 06 Juli 2018 19:32 wib
Jaksa Agung HM Prasetyo (baju putih). Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo
Jaksa Agung HM Prasetyo (baju putih). Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo

Jakarta: Aturan pelaksana terkait Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih digodok. Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut ada sejumlah ketentuan dalam UU Antiterorisme yang memerlukan aturan pelaksana lewat peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

"Ada enam ketentuan yang memerlukan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah (PP), dan dua lagi yang memerlukan peraturan presiden (Perpres)," kata Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Juli 2018. 

Aturan pelaksana itu, kata dia, akan dibahas pemerintah di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pembahasan menunggu rumusan draft PP dan Perpres dalam UU Antiterorisme itu rampung.

Makanya, Prasetyo menilai UU Antiterorisme belum bisa diterapkan. Sebab, aturan pelaksananya belum disahkan.

"UU Terorisme itu ibaratnya umbrela, atau payung hukum dan tentunya dapat dioperasikan dengan maksimal, dan optimal ketika beberapa peraturan pelaksanannya sudah dibuat," paparnya.

Prasetyo berharap aturan pelaksana UU Antiterorisme bisa segera rampung. Hal itu agar UU Antiterorisme bisa kuat dijadikan pegangan aparat untuk proaktif mengatasi terorisme. 

"Sehingga diharapkan kita bisa mendeteksi sejak awal, bisa melakukan pencegahan dan penindakan meski masih bersifat persiapan ketika melakukan aksi yang diindikasikan mengarah ke terorisme," ucap Prasetyo.


(AGA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REVISI UU TERORISME
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-07-2018