Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.408.300.797 (20 JUNI 2018)

Bamsoet: Tak Perlu Perppu Sikapi UU MD3

Anggi Tondi Martaon - 14 Maret 2018 16:35 wib
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto:Dok)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto:Dok)

Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menyikapi berlakunya UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). 

"Kami berharap Perppu tidak perlu dikeluarkan karena tidak ada kepentingan yang memaksa, hanya ada ketidaksesuaian," kata pria yang akrab disapa Bamsoet, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Pengesahan UU MD3 yang baru menuai polemik. Sebab, beberapa aturan dalam UU yang disahkan pada 12 Februari 2018, mendapat protes keras dari masyarakat karena dianggap mengancam kebebasan dan demokrasi.

Aturan yang dimaksud yaitu pasal 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat DPR RI atas bantuan pihak kepolisian. Kedua, Pasal 245 yang mengatur anggota DPR RI tidak dapat dipanggil aparat hukum jika belum mendapatkan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan izin tertulis dari Presiden.

Terakhir, Pasal 122 huruf K. Aturan tersebut mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan Anggota DPR.

Politikus Golkar itu pun masyarakat tidak perlu berpolemik terkait tiga pasal tersebut. Dia menyebutkan, pihak yang tidak setuju bisa menggugat aturan produk undang-undang yang dikeluarkan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah aturan tersebut mulai berlaku.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu optimis, MK mampu memberikan keputusan terbaik dengan  pertimbangan dan masukan dari seluruh pihak.

“Kalau Perppu itu ongkos politiknya mahal. Toh ujung-ujungnya sama saja ingin memperbaiki tiga pasal yang dinilai tidak sesuai. Kami serahkan kepada MK untuk memutuskan mana yang terbaik,” ujar suksesor Setya Novanto itu. 


(ROS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BERITA DPR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 21-06-2018