DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Anas Optimistis Menang di MA

Damar Iradat - 12 Juli 2018 19:00 wib
Anas Urbaningrum.
Anas Urbaningrum.

Jakarta: Terpidana kasus korupsi Hambalang Anas Urbaningrum mengaku optimistis permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang ia ajukan dikabulkan Mahkamah Agung.
 
"Ketika saya mengajukan PK, bismillah didasarkan pada fakta-fakta, ya harus optimistis. Ikhtiar yang terbaik, mudah-mudahan majelisnya nanti betul-betul objektif menilai fakta-fakta itu," kata Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juli 2018.
 
Anas siang tadi telah membacakan kesimpulan permohonam PK-nya di hadapan majelis hakim. Ia mengatakan, kesimpulan itu sudah cukup lengkap berdasarkan bukti-bukti baru yang nyata.
 
Selain itu, menurut dia, novum atau bukti baru itu bukan hanya ada, tapi juga dibuktikan di muka persidangan dengan sangat gamblang. Ia juga mengklaim, kesimpulan yang ia bacakan sudah rinci.
 
"PK ini bukan hanya kuat, tetapi sangat kokoh," tegas mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.
 
Anas sebelumnya divonis delapan tahun penjara Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.
 
Dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261 juta.
 
Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi DKI meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
 
Anas kembali melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.
 
Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU.


(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS HAMBALANG
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 19-12-2018