Mendagri Minta Bupati Cianjur Kooperatif

M Sholahadhin Azhar - 12 Desember 2018 21:48 wib
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto:MI/Ramdani
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto:MI/Ramdani

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin dengan ditangkapnya Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta Irvan tak berulah dan bekerja sama dengan KPK. 

"Saya berharap yang bersangkutan kooperatif terkait pemeriksaan oleh KPK," ujar Tjahjo saat dihubungi, Rabu, 12 Desember 2018.

Ia pribadi mengaku sedih karena OTT masih terus terjadi. Sebab semua elemen mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Ketua KPK Agus Rahardjo telah berkali-kali mengingatkan mengenai masalah laten itu.

Tjahjo sendiri kerap menyinggung area rawan korupsi ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah. Bahwa pejabat daerah harus berhati-hati dengan perencanaan anggaran, meliputi dana hibah, bantuan sosial, dan retribusi pajak.

Selain itu, pejabat juga diminta tak bermain di ranah jual beli jabatan, perizinan dan mekanisme pembelian barang dan jasa. Semua pihak, termasuk Tjahjo sendiri, diminta  menghindari dan mengikuti mekanisme sesuai aturan dan etika yang ada.

"Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner semua pihak. Hindari area rawan korupsi tersebut," kata dia.

Ada pun terkait status Irvan, Tjahjo menyebut pihaknya masih menonaktifkan Bupati Cianjur itu. Mendagri tak akan mencopot Irvan sebelum ada putusan terkait kasusnya.

Baca: OTT di Cianjur Terkait Anggaran Pendidikan

"Dengan tetap berpegang pada azas praduga tidak bersalah, sampai berkekuatan hukum tetap nantinya," tandas Tjahjo.

Seperti diketahui, Bupati Irvan diringkus karena diduga terlibat suap anggaran pendidikan di Cianjur, Jawa Barat.

"Didapatkan bukti awal dugaan telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.


(DMR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 18-01-2019