Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.408.300.797 (20 JUNI 2018)

Pembentukan Tim Kontijensi Keamanan Pilkada tak Hanya di Sulsel

Faisal Abdalla - 12 Juni 2018 15:02 wib
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Polri membenarkan telah mengeluarkan surat perintah pengangkatan lima perwira tinggi Polri untuk mendukung pengamanan pilkada di Sulawesi Selatan. Surat itu ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Syafruddin. 

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan pembentukan Tim Kontijensi dilakukan karena Polri menilai Sulawesi Selatan termasuk salah satu daerah rawan dalam Pilkada 2018.

"Ada beberapa daerah yang perlu tim asistensi, di antaranya Sulawesi Selatan," kata Setyo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Juni 2018. 

Meski begitu, Setyo mengatakan pembentukan Tim Kontijensi tak hanya dilakukan di Polda Sulsel, melainkan di sejumlah daerah lain. Akan tetapi Setyo enggan membeberkan daerah mana saja yang dimaksud. 

"Ada juga (di beberapa daerah), tapi yang suratnya beredar cuma satu," tandas dia. 


Sebelumnya beredar Surat Perintah Nomor: Sprin/1503/VI/PAM.2.4/2018 di mana dasar dikeluarkannya surat itu terkait rencana Kontinjensi Aman Nusa I-2018 Nomor: R/Rekon/23/I/2018 tentang menghadapi kontinjensi konflik sosial tahun 2018.

(Baca juga: Persiapan Pilkada Mencapai 90%)

Dalam dokumen tersebut, lima orang perwira tinggi yang diperintahkan yakni Wakil Irwasum Polri Irjen Agung Sabar Santoso, Wakabareskrim Polri Irjen Antam Novambar, Wadankor Brimob Polri Brigjen Abdul Rakhman Baso, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Fadhil Imran dan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Teddy Minahasa.

Ketua tim dipimpin oleh Irjen Agung Sabar. Sementara, Wakil Ketua Tim ialah Irjen Antam. Kemudian, tiga perwira tinggi lainnya yakni Abdul Rakhman, Fadhil, dan Teddy sebagai anggota tim. 

Dalam surat perintah tersebut para pati diminta untuk melaksanakan tugas sebagai tim dan mengambil langkah khusus serta penegakan hukum sesuai undang-undang dan peraturan terhadap kasus yang berhubungan dengan pilkada di wilayah Sulawesi Selatan. 

Para pati yang telah dibentuk dalam tim itu sudah bisa menjalankan tugasnya mulai Senin, 11 Juni 2018. Selain itu, dalam surat perintah itu diharapkan tim juga berkoordinasi dengan Polda Sulsel. 

Tim diminta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolri/Wakapolri/Irwasum Polri. Dalam dokumen surat perintah itu diingatkan, agar tim harus melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. 

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Syafruddin dan ditembuskan salah satunya ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMILU SERENTAK 2019
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 22-06-2018