Korupsi DAK Pendidikan Cianjur Pakai Kode Cempaka

Juven Martua Sitompul - 13 Desember 2018 00:07 wib
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (ott) Bupati Cianjur di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12). Foto: MI/Pius Erlangga
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (ott) Bupati Cianjur di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12). Foto: MI/Pius Erlangga

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya penggunaan kode dalam kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Kode 'Cempaka' digunakan para pihak yang terlibat untuk menyamarkan nama Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar 

"Sandi yang digunakan adalah 'Cempaka' yang diduga merupakan kode yang menunjuk Bupati IRM," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.

KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Irvan ditetapkan bersama tiga orang lainnya.

Mereka di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady. Irvan diduga memotong DAK Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar.

Dalam kasus ini, Irvan bersama pihak-pihak terkait telah memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur, Rudiansyah dan Bendahara MKKS, Taufik Setiawan diduga telah menagih fee dari DAK Pendidikan sekitar 140 kepala sekolah yang telah menerima alokasi dana tersebut.

Baca: Bupati Cianjur Tersangka Korupsi Dana Pendidikan

Saat operasi tangkap tangan (OTT), tim penindakan juga mengamankan uang senilai Rp1,5 miliar. Uang ini, bukan pemberian tahap pertama. Hingga kini, Cepy belum tertangkap dan masih menjadi buron.

Atas perbuatannya, keempat tersangka tersebut dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(DMR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 18-01-2019