DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Kegiatan Sumpah Pemuda PDIP Diduga Menggunakan Uang Suap

Juven Martua Sitompul - 30 November 2018 23:18 wib
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nico Siahaan. Nico diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut pemeriksaan Nico dilakukan untuk menelisik dugaan adanya aliran suap dari tersangka Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra untuk kegiatan partai. Nico merupakan Ketua Panitia Peringatan Sumpah Pemuda di JI-Expo, Jakarta, yang digelar PDIP pada Oktober 2018.

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi tentang penyelenggaraan kegiatan parpol di bulan Oktober 2018," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 30 November 2018.

Bahkan, selama proses penyidikan, KPK telah menerima pengembalian uang sebesar Rp250 juta terkait kegiatan Sumpah Pemuda tersebut. Pengembalian uang telah dimasukkan ke dalam berita acara dan menjadi bagian dari berkas penyidikan Sunjaya.

"KPK menemukan indikasi sumber dana tersebut terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara," ujar Febri.

Febri mengimbau kepada semua pihak yang turut menerima uang suap Sunjaya untuk segera mengembalikannya kepada KPK. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.

Lembaga antirasuah juga mengingatkan agar parpol memperhatikan sumber dana penyelenggaraan kegiatan. Terlebih, jika sumber dana itu didapat dari kader yang menjadi kepala daerah.

"Tentu saja hal tersebut berisiko tinggi karena asal usul uangnya dapat berasal dari sumber yang tidak sah seperti fee proyek, perizinan atau hal lain yang terkait kewenangan Kepala Daerah," pungkas dia.


(SCI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT BUPATI CIREBON
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 18-12-2018