KPK Kebut Penyidikan Kasus Suap Moge PT Jasa Marga

Juven Martua Sitompul - 12 Oktober 2017 11:35 wib
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengebut pelengkapan berkas penyidikan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) pada tahun 2017‎. Penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton.

Kali ini KPK penyidik mengagendakan pemeriksaan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Imam Sutaya dan pegawai PT Jada Marga Cabang CTC. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sigit Yuhoharto (SGY) dan Setia Budi (STB).

Baca: KPK Periksa Pegawai BPK Terkait Suap Moge PT Jasa Marga

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk SGY dan SBD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis 12 Oktober.
 
Dalam pengusutan kasus ini, penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan selain pegawai BPK atau anggota Satuan Pengawas Internal PT Jasa Marga, penyidik juga telah memeriksa Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani dan Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk Kushartanto Koeswiranto.
 
KPK menetapkan Sigit dan Setia Budi sebagai tersangka dugaan suap terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap  PT JasaMarga Tbk, yang dilakukan tahun ini atas penggunaan anggaran tahun 2015 dan 2016. Sigit merupakan ketua tim pemeriksaan terhadap PT Jasa Marta Tbk Cabang Purbaleunyi.
 
Dari hasil awal PDTT tersebut, BPK menemukan dugaan kelebihan pembayaran dalam pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecetan marka jalan yang dilakukan PT Jasa Marga cabang Purbalenyui.

Baca: KPK Cegah GM Jasa Marga Purbaleunyi ke Luar Negeri

Setia Budi diduga memberikan satu unit motor Harley-Davidson seharga Rp115 juta kepada Sigit. Diduga pemberian Moge itu untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan dari tim BPK.
 
Akibat perbuatannya, Sigit sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara, Setia Budi selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG SUAP DI BPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-10-2017