Keponakan Novanto dan Sugiharto Dipanggil KPK

Damar Iradat - 13 Oktober 2017 11:08 wib
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Lingga
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el). Mereka bakal diperiksa untuk mengusut keterlibatan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.

Dari daftar saksi yang dipanggil tercantum nama Irvanto Hendra Pambudi. Irvanto diketahui merupakan keponakan Setya Novanto sekaligus bekas Direktur PT Murakabi Sejahtera.

Selain Irvanto, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap terdakwa Sugiharto. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

"Kepada yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 13 Oktober 2017.

Selain keduanya, komisi antirasuah juga memanggil dua saksi lainnya, yakni Ruddy Indrato Raden selaku mantan Kepala Bagian Umum Setditjen Dukcapil Kemendgari, dan dari pihak swasta atas nama Yu Bang Tjhiu alias Mony.

Baca: KPK Lacak Aset Korupsi KTP-el di Luar Negeri

KPK menetapkan Anang Sugiana Sudihardjo sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Anang diduga kuat mengeruk keuntungan untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Penetapan tersangka terhadap Anang dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan dari persidangan tiga terdakwa kasus korupsi KTP-el, yakni dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, serta satu pihak swasta Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Anang juga diduga ikut menyerahkan uang kepada Ketua DPR RI Setya Novanto yang sebelumnya menyandang status tersangka. Novanto dan sejumlah anggota DPR RI disebut terlibat dalam kasus korupsi megaproyek tersebut.

Akibat perbuatannya, Anang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017