Bupati Cianjur Tersangka Korupsi Dana Pendidikan

Juven Martua Sitompul - 12 Desember 2018 22:10 wib
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: MI/Arya Manggala.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: MI/Arya Manggala.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka. Orang nomor satu di Cianjur itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.

Irvan ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady. Irvan diduga memotong DAK Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.

Menurut Basaria, Irvan bersama sejumlah pihak telah memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur, Rudiansyah dan Bendahara MKKS, Taufik Setiawan diduga telah menagih fee dari DAK Pendidikan sekitar 140 kepala sekolah yang telah menerima alokasi dana tersebut.

"Diduga alokasi fee terhadap IRM (Irvan Rivano Muchtar) adalah tujuh persen dari alokasi DAK tersebut," ujarnya.

Baca: Bupati Cianjur 'Sunat' Dana Pembangunan Fasilitas Sekolah

Saat operasi tangkap tangan (OTT), kata Basaria, tim penindakan juga mengamankan uang senilai Rp1,5 miliar. Uang ini bukan pemberian tahap pertama. Hingga kini, Cepy belum tertangkap dan masih menjadi buron.

Atas perbuatannya, keempat tersangka tersebut dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(DMR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 17-01-2019