DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 47.821.306.605 (23 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

MA Serahkan Pemilihan Hakim Agung ke KY dan DPR

Damar Iradat - 11 Juni 2018 15:55 wib
Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi. Foto: Antara/Wahyu Putro A
Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi. Foto: Antara/Wahyu Putro A

Jakarta: Pengajuan dua nama calon hakim agung ke DPR dinilai menjadi kewenangan Komisi Yudisial (KY). Kedua nama yang diserahkan ke DPR yakni Abdul Manaf dari Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh dari Kamar Perdata.

Pri Pambudi merupakan kakak dari Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP, Ganjar Pranowo. Namun, juru bicara Mahkamah Agung Suhadi tak mau berpolemik soal itu.

"Kalau sistem sekarang ini, setiap kandidat yang ingin jadi hakim agung itu bebas untuk mendaftarkan diri mengikuti tes melalui DPR," kata Suhadi saat dihubungi Medcom.id, Senin, 11 Juni 2018. 

Sebelum dua nama tersebut diserahkan ke DPR, jelas dia, MA meminta calon hakim agung dari hakim karier. KY memenuhi permintaan tersebut. Abdul Manaf dan Pri Pambudi yang dicalonkan merupakan hakim karier.

Baca: Nama Dua Calon Hakim Agung Diserahkan ke DPR

Suhadi tak mau banyak mengomentari polemik status kekerabatan Pri Pambudi dengan Ganjar. Yang pasti, kata dia, bukan masalah jika memang Pri Pambudi dianggap terbaik oleh KY.

"MA silakan saja kalau memang itu dianggap yang terbaik oleh KY dan DPR," tutur dia. 

Suhadi juga mengomentari soal dua calon yang diajukan KY ke DPR tidak memenuhi kebutuhkan MA. Menurut dia, hal itu bergantung kualifikasi dan syarat yang diajukan KY.

"Karena kalau banyak yang lolos, tapi tidak memenuhi persyaratan, akan merusak lembaga," kata dia.

Suhadi memastikan MA akan menerima apa pun hasil uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar DPR. MA tak ingin lembaganya terkesan mengintervensi keputusan dewan. 

"Kita enggak memengaruhi DPR ya, karena DPR juga akan membuka kepada publik, masukan-masukan kepada calon yang bersangkutan, kurang atau tidak. DPR yang menilainya. Kalau MA tidak ada masukan dan sebagainya terhadap calon yang bersangkutan, karena memang (pemilihan hakim agung) independensi dari KY dan DPR," pungkas dia.



(AZF)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG SELEKSI HAKIM AGUNG
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 23-10-2018