Sidang Perdana Novanto Digelar Rabu Depan

Damar Iradat - 07 Desember 2017 14:31 wib
Humas Pengadilan Tipikor Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017/Medcom.id/Damar Iradat
Humas Pengadilan Tipikor Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017/Medcom.id/Damar Iradat

Jakarta: Sidang perdana Setya Novanto digelar pekan depan. Sidang diagendakan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menentukan majelis hakim dan perangkat persidangan.

"Sidang perdana akan digelar Rabu depan, 13 Desember 2017," ujar Humas Pengadilan Tipikor Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017.

Ibnu mengatakan ada sedikit pergantian dalam susunan majelis hakim yang mengadili perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el) kali ini. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto akan menjadi ketua majelis hakim menggantikan hakim John Halasan Butarbutar yang dimutasi ke Pengadilan Tinggi Pontianak.

Pemilihan ketua majelis hakim menjadi hak prerogatif ketua pengadilan. Itu pula yang mendasari Yanto memutuskan mengetuai majelis hakim kasus korupsi KTP-el. "Beliau yang mempertimbangkan."

Sedangkan Franki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar, dan Ansyori Syaifudin tetap sebagai hakim anggota. Tak adanya pergantian hakim anggota lantaran dianggap telah menguasai perkara.

Berkas perkara Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-el secara resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 6 Desember 2017.

Berkas tersebut terdiri dari empat jilid dan salah satu berkas terlihat cukup tebal. Pada halaman muka berkas tercantum Berkas Perkara dengan nomor No: BP-91/23/11/2017 atas nama tersangka Setya Novanto (Ketua DPR RI).

Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el untuk kedua kalinya. Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, diduga kuat merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran hingga pengadaan KTP-el. Keduanya disebut menerima Rp574,2 miliar hasil dari keuntungan proyek ini.

Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 12-12-2017