DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 19.911.330.901 (18 SEP 2018)

Eks Pejabat Kemendagri Didakwa Terima Suap Rp4,2 Miliar

Damar Iradat - 11 Juli 2018 17:36 wib
Mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom --Antara Foto/Sigid Kurniawan
Mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom --Antara Foto/Sigid Kurniawan

Jakarta: Mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom didakwa menerima suap Rp4,2 miliar dalam proyek pembangunan kampus IPDN Sumatera Barat. Ia bersama bekas General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan juga diduga menyebabkan negara merugi Rp34 miliar.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri terdakwa sebesar Rp4,2 miliar," ujar jaksa KPK Budi Nugraha saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018.

Perbuatan Dudy menurut jaksa juga telah memperkaya orang lain sebesar Rp4,5 miliar. Ia juga telah memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp22 miliar.

Baca: KPK Periksa Direktur IPDN Sumbar Terkait Pembangunan Kampus

Menurut jaksa, Dudy secara melawan hukum telah turut serta melakukan pengaturan dalam pelaksanaan pelelangan, penerimaan pekerjaan dan pembayaran atas proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2011.

Ia diduga mengarahkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa sebelum diputuskan pemenang lelang, tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan peserta lelang tertentu, dan mengatur agar PT Hutama Karya sebagai pemenang lelang.

Jaksa melanjutkan, pada tahun 2011 Kemendagri mengadakan kembali proyek lanjutan pembangunan gedung kampus IPDN dengan pagu anggaran sebesar Rp519 miliar. Termasuk di dalamnya pembangunan kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat sebesar Rp127 miliar.

Dudy yang menjadi pejabat pembuat komitmen kemudian bersama Senior Manager Pemasaran Hutama Karya, Bambang Mustaqim mengatur pemenang lelang yang akan menjadi pelaksana proyek. Dudy lantas membuat nota dinas terkait pelaksanaan lelang yang diatur secara sepihak dan diskriminatif agar Hutama Karya memenangi lelang.



Selanjutnya, panitia pengadaan atas sepengetahuan Dudy memanipulasi sistem penilaian evaluasi administrasi dan teknis. Hal ini dilakukan untuk memenangkan Hutama Karya dalam lelang proyek tersebut.

Pada akhirnya, Hutama Karya ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian, pihak Kemendagri dan Hutama Karya menandatangani kontrak dengan penawaran harga senilai Rp 125,6 miliar.

Setelah penandatanganan kontrak, Dudy kembali bertemu dengan Budi di kantir Kemendagri. Pada pertemuan tersebut Dudy meminta komitmen fee proyek yang kemudian disanggupi oleh Budi.

Dalam pelaksanaan proyek, Hutama Karya mensubkontrakan seluruh pekerjaan
utamanya kepada pihak lain yang seluruhnya bernilai sebesar Rp35 miliar tanpa persetujuan tertulis dari Dudy. Hutama Karya, lanjut jaksa, juga telah melakukan subkontrak fiktif terhadap senilai Rp8,2 miliar.

"Uang tersebut dipergunakan oleh Hutama Karya untuk membayar komitmen fee kepada pihak luar, diantaranya pihak Kemendagri," tutur jaksa.

Dudy didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS KORUPSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 18-09-2018