Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.659.184.273 (20 JULI 2018)

JK Sebut Penggunaan Dana Operasional Menteri Fleksibel

Damar Iradat - 11 Juli 2018 11:34 wib
Wapres Jusuf Kalla/MTVN/Dheri Agriesta
Wapres Jusuf Kalla/MTVN/Dheri Agriesta

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut penggunaan dana operasional menteri (DOM) bersifat fleksibel. Setiap menteri diberi keleluasaan menggunakan DOM yang dikeluarkan langsung Kementerian Keuangan.

"DOM itu fleksibel dan diskresi kepada menteri yang bersangkutan, tapi jangan dilupakan kegiatan menteri itu juga untuk mendukung tugas dan kewajibannya," kata JK saat menjadi saksi dalam sidang permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan eks Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat , Rabu, 11 Juli 2018.

Menurut JK, menteri tidak harus membuat pertanggungjawabannya rinci. Sebab, DOM yang diterima sebanyak 80 persen bersifat lump sum (pembayaran sekaligus dalam satu waktu).

"Sedangkan yang 20 persen harus dirinci. Katakanlah ada tamu diberikan tiket pulang, jadi ya boleh, kecuali yang 20 persen, harus jelas pertanggungjawabannya," jelas JK yang datang atas nama pribadi, bukan sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan pada 2006 menteri dan pejabat sederajat mendapatkan gaji bulanan Rp19 juta. Pemerintah memberikan DOM Rp120 juta kepada setiap menteri.

Baca: Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali

Penggunaan DOM sebelumnya memang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 3/PMK 06.2006. Dalam aturan, setiap menteri masih harus mempertanggungjawabkan penggunaan DOM secara rinci. Namun, aturan itu diperbaiki dan diganti menjadi PMK No 268/PMK.05/2014. PMK Nomor 3 Tahun 2006 secara otomatis dicabut.

"Sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban detail lagi, sehingga yang 2006 itu tidak berlaku lagi setelah keluar PMK yang baru," jelas dia.

Suryadharma Ali diketahui mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA). PK diajukan setelah usaha bandingnya di Pengadilan Tinggi gagal.

Baca: Suryadharma Ali Keberatan Jaksa KPK Hadir di Sidang PK

Pada pengadilan tingkat pertama, Suryadharma divonis enam tahun penjara. Setelah mengajukan banding di PT, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara.

SDA dinilai terbukti bersalah telah korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013. Dia juga dianggap menyalahgunakan DOM saat memimpin Kementerian Agama.

Hukum denda yang dijatuhkan terhadap SDA tetap sama. Vonis denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp1,8 miliar subsider dua tahun kurungan sesuai yang diberikan Pengadilan Tipikor DKI.

Tindakan SDA dinilai memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.




(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG SURYADHARMA ALI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 20-07-2018