DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.100.381.901 (21 SEP 2018)

Bupati Lampung Tengah Segera Diadili

Juven Martua Sitompul - 16 April 2018 20:23 wib
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan

Jakarta: Berkas tersangka Bupati Lampung Tengah Mustafa (MUS) dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dinyatakan lengkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan begitu, Mustafa segera diadili.

"Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka ke penuntutan atau tahap II atas nama MUS," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Febri mengatakan penyidik telah memeriksa 34 saksi untuk melengkapi berkas perkara Mustafa. Saksi itu terdiri dari Ketua DPRD Lampung Tengah, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, anggota DPRD Lampung Tengah, dan PNS di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Kemudian, Pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Wakil Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM Lampung Tengah, swasta termasuk Mustafa.

"Tersangka MUS sendiri sekurangnya telah tiga kali diperiksa sebagai tersangka," pungkas Febri.

KPK lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka itu antara lain Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(AZF)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG SUAP BUPATI MUSTAFA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 21-09-2018