Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.387.516.226 (18 JUNI 2018)

Representasi Korupsi Kepala Daerah

- 13 Maret 2018 12:02 wib
Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang yang disita KPK dari pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya calon gubernur Sultra Asrun di gedung KPK, Jakarta. (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)
Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang yang disita KPK dari pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya calon gubernur Sultra Asrun di gedung KPK, Jakarta. (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak 2010-2017 sudah ada 245 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menurut Peneliti ICW Donal Faris, desentralisasi kekuasaan ke daerah-daerah menjadi salah satu sebab banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi.

"Tapi, terlepas dari itu, dalam pandangan ICW, korupsi di daerah paling tidak direpresentasikan dalam tiga perilaku. Perilaku partai politik, kepala atau calon kepala daerah itu sendiri, dan masyarakat," ungkapnya, dalam Opini 2 Sisi, Senin 12 Maret 2018.

Representasi perilaku partai politik erat kaitannya dengan mahar yang dibebankan kepada calon kepala daerah. Hal ini pun terkonfirmasi dengan wawancara investigasi yang dilakukan ICW, bahkan studi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada yang satu kursi dukungan minimal parliamentary threshold dihargai ratusan juta sampai miliaran. Kalau dikonversi, berapa kursi yang dibutuhkan untuk minimal dukungan dengan uang yang harus dikeluarkan," katanya.

Meski terang-terangan meminta mahar, namun banyak partai politik yang menolak bahwa mereka meminta uang dari calon. Untuk mengaburkan tujuan sebenarnya, partai politik kerap menggunakan bahasa partai yang lebih 'halus' dengan istilah uang komunikasi atau uang saksi.

"Ada yang minta uang saksi Rp40 miliar. Saya pikir bagaimana bisa uang saksi saja sampai Rp40 miliar? Jadi perilaku partai yang menjual pencalonan tapi selalu pakai bahasa halus," katanya. 

Kemudian, kata Donal, perilaku korupsi juga kadang tidak hanya terjadi pada orang yang diusung partai politik. Ada pula calon independen yang terkena kasus korupsi.

Banyak kasus menunjukkan seorang kepala daerah mempunyai puluhan barang mewah dan aset yang disita KPK melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hampir mencapai Rp500 miliar.

"Salah satu bupati di Indonesia bagian timur yang daerahnya sangat miskin sekali menunjukkan perilaku seperti itu. Jadi korupsinya by greedy (atas dasar kerakusan) istilahnya," ungkap Donal.

Terakhir, kata Donal, representasi perilaku korupsi juga kerap ditemukan pada masyarakat. Banyak kepala daerah atau calon kepala daerah yang berkontestasi ketika kampanye ke wilayah konstituen kerap dimintakan uang oleh masyarakat. 

"Kombinasi perilaku itu menjadi akumulasi mengapa korupsi kepala daerah tak kunjung henti," pungkasnya.




(MEL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS KORUPSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 19-06-2018