KPK Panggil Tiga Saksi terkait Korupsi Eks Dirut Garuda

Damar Iradat - 13 Februari 2018 10:41 wib
Ilustrasi KPK - MI
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Ketiganya bakal dimintai keterangan untuk mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. 

"Ketiga saksi bakal diperiksa untuk tersangka ESA (Emirsyah Satar)," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 13 Februari 2018.

Ketiga saksi yang dipanggil yakni; pensiunan Garuda, Capt. Agus Wahjudo, pegawai PT Garuda Indonesia Victor Agung Prabowo, dan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia periode 2007-2012 Hadinoto Sediono.

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo selaku bos Mugi Rekso Abadi (MRA) Grup sekaligus Beneficial Owner Connaught Intenational. Keduanya disinyalir telah melakukan tindak pidana korupsi dengan perusahaan Rolls Royce dan Airbus terkait pengadaan mesin dan pesawat untuk PT Garuda Indonesia.

Emirsyah diduga telah menerima suap dari Soetikno dalam bentuk uang dan barang dari Rolls Royce. Emir diduga menerima 1,2 juta Euro dan USD180 ribu atau setara Rp20 miliar sedangkan barang yang diterima senilai USD2 juta dan tersebar di Singapura dan Indonesia.

Atas dugaan itu, Emirsyah sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan, Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
  



(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG EMIRSYAH SATAR TERSANGKA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 26-02-2018