DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.052.810.215 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK Peringatkan Eks Wakil Bupati Malang

Siti Yona Hukmana - 13 Juli 2018 04:40 wib
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Eks Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan kembali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah itu menjadwal ulang pemeriksaan Subhan pada Jumat, 13 Juli 2018.

"Hari ini seharusnya dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi Subhan, mantan Wabup Malang. Sebelumnya, pada hari Rabu, 11 Juli 2018 yang bersangkutan tidak datang dan telah minta agar dijadwal ulang hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Juli 2018.

Febri mengaku belum mengetahui alasan Subhan tak bisa hadir pada pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Bupati Mojokerto Mustofa. Mustofa disangkakan terlibat korupsi terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara relekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

"Kami imbau saksi kooperatif dan menghadiri pemeriksaan tersebut. Kejujuran saksi akan membantu penguatan kasus ini," ujar Febri.

Baca juga: Eks Wakil Bupati Malang Diperiksa Kasus Suap Mojokerto

KPK sebelumnya menetapkan Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam dua perkara. Pertama, Mustofa diduga telah menerima suap atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Mustofa dijerat sebagai tersangka bersama dengan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Dalam kasus ini, Mustofa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya sebanyak Rp2,7 miliar untuk memuluskan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

Sementara pada perkara kedua, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi bersama dengan Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin. Keduanya diduga menerima gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk pembangunan jalan di tahun 2015.


(HUS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS SUAP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 21-11-2018