Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp 5.963.078.120 (13 AGUSTUS 2018)

Dirut PT PJB Kembali Diperiksa KPK

Juven Martua Sitompul - 09 Agustus 2018 11:31 wib
Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK (Bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 9 Agustus 2018.

Ini kali kedua Iwan Agung Firstantara dipanggil penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-I. Belum diketahui  apa yang digali penyidik dari bos PT PJB tersebut.

Baca: Bos PT PJB Bungkam Usai Diperiksa Suap PLTU Riau-1

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT PJB sudah empat kali bertemu Johannes. Pertemuan itu diduga unutk melobi PLN menunjuk Blackgold sebagai salah satu konsorsium atau mitra yang menggarap proyek bernilai USD900 juta itu.

PT PLN melalui anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) diduga menunjuk Blackgold Natural Resources Limited mengerjakan proyek PLTU Riau-I. PT China Huadian Engineering dan PT PLN Batubara juga terlibat dalam konsorsium.

KPK mengendus peran Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Menteri Sosial Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar, dan Dirut PLN Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium proyek ini. Idrus Marham dan Sofyan Basir pun mengakui mengenal dekat Eni dan Johannes yang berstatus tersangka dalam kasus ini.

Dari balik jeruji besi, Eni mengakui Sofyan dan Kotjo berperan sampai akhirnya PT PJB menguasai 51 persen aset. Nilai aset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Proyek pembangunan PLTU Riau-I merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

Baca: KPK Dalami Keterlibatan PT PJB di Suap PLTU Riau-I

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.

KPK baru menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka. ?Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.

KPK mengamini membuka peluang menjerat pihak lain yang terlibat. Apalagi, kediaman Sofyan Basir, kantor pusat PLN, dan kantor PJB Investasi telah digeledah penyidik KPK.

KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga kuat mengetahui suap di perusahaan pelat merah tersebut. Mereka ialah Idrus Marham, Sofyan Basir, sejumlah direksi PT PJB, dan direksi anak usahanya PT PJB Investasi.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 15-08-2018