Banyak Kepala Daerah Terkena OTT, KPK Ultimatum Kemendagri

Juven Martua Sitompul - 14 Februari 2018 13:21 wib
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan terhadap kepala daerah agar tidak korupsi. Hal ini disampaikan KPK menyusul banyaknya kepala daerah tertangkap tangan terlibat praktik korupsi dalam beberapa hari terakhir.

"Kemendagri punya kewenangan proses pembinaan di daerah-daerah. Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Baru-baru ini, lembaga Antikorupsi menetapkan Bupati Ngada, NUsa Tenggara Timur, Marianus Sae sebagai tersangka suap. Penangkapan dan penetapan tersangka Marianus ini mencoreng penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, mengingat uang suap itu untuk keperluan kampanyenya sebagai calon gubernur NTT.

Teranyar, KPK menangkap tangan Bupati Subang Imas Aryumningsih karena diduga menerima suap terkait perizinan. Dia ditangkap bersama tujuh orang dari unsur swasta dan pegawai Pemkab Subang.

Febri mengatakan, demokrasi di Indonesia dapat berjalan baik jika semua institusi terkait salah satunya Kemendagri ikut berperan. Terlebih, setiap insitusi memiliki perannya masing-masing dalam menjaga demokrasi yang bersih.

"Kalau serius proses demokrasi ini dijalankan secara bersih, pasti butuh peran semua pihak. Karena semua institusi memiliki kewenangan berbeda-beda," ujar dia.

(Baca juga: Bupati Subang Dijanjikan Duit Miliaran)

Febri menjelaskan, dalam konteks Pilkada, KPK hanya memiliki kewenangan menindak penyelenggara negara yang ikut dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sedangkan, kepala daerah atau petahana diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), yang merupakan pelaksana pemungutan suara secara langsung tersebut.

Oleh karena itu, menurut Febri, sinergi antar lembaga sangat penting agar kepala daerah yang lahir dari Pilkada bersih dan berintegritas. Para kepala daerah juga harus diawasi kinerjanya agar tak korupsi dan menjadi pesakitan KPK.

"Agar proses pilkada demokrasi menghasilkan kepala daerah bersih dan tidak lagi mengulangi kekeliruan-kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK," pungkas Febri.

(Baca juga: KPK Tangkap Bakal Cagub NTT dari PDIP-PKB)

Sejak berganti tahun sampai sekarang, sedikitnya tercatat sudah ada enam kepala daerah yang menjadi 'pasien' KPK. Mereka di antaranya, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Jombang Nyono Suharli, dan Bupati Ngada Marianus Sae.

Terakhir, Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang masih dalam proses pemeriksaan intensif di markas Antirasuah. Rata-rata para kepala daerah ini dijerat KPK karena terlibat praktik suap atas sejumlah proyek di wilayahnya masing-masing. Ketujuh kepala daerah ini menambah daftar panjang kepala daerah yang korup.


 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 22-02-2018