Penerapan Pasal Terhadap Fredrich Dinilai Tepat

Faisal Abdalla - 09 Mei 2018 04:31 wib
Eks pengacara Novanto, Fredrich Yunadi/ANT/Dhemas Reviyanto
Eks pengacara Novanto, Fredrich Yunadi/ANT/Dhemas Reviyanto

Jakarta: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli hukum pidana Noor Azis Said dalam sidang lanjutan kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Fredrich Yunadi. 

Dalam keterangannya, Noor menilai penerapan Pasal 21 undang-undang Tipikor oleh KPK terhadap Fredrich sudah benar. Sebab, aturan itu termasuk dalam delik formil. 

"Kalau formil yang dititik beratkan adalah perbuatan bukan akibat," kata Noor di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Mei 2018.

Ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman itu menjelaskan, dalam delik formil, berhasil tidaknya suatu perbuatan pidana yang dilakukan pelaku bukan merupakan unsur. Berbeda dengan delik pembunuhan, jika korban tidak tewas, maka pelaku tak bisa dijerat dengan delik pembunuhan, melainkan dengan delik percobaan pembunuhan. 

"Oleh karena Pasal 21 adalah delik formil, maka (yang dijadikan unsur) pelaku telah melakukan kegiatan yang bertujuan melakukan penggagalan (penyidikan). Soal itu berhasil atau tidak, itu bukan unsur," beber dia.

Noor merinci, Pasal 21 UU Tidak Pidana Korusi (Tipikor) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Adapun kata mencegah, merintangi, dan menggagalkan, seperti tertuang dalam pasal tersebut bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu unsur memenuhi, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal tersebut. 

"Tindakan tersebut baik langsung dan tidak langsung, obyeknya dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi," jelas Noor.
 
Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Bekas kuasa hukum Novanto itu diduga memanipulasi data medis kliennya dan mengatur RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Atas perbuatannya, Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(AGA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 26-05-2018