DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 47.877.961.729 (23 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Hasto Dapat Laporan sebelum Bupati Tulungagung Ditangkap

Whisnu Mardiansyah - 12 Juni 2018 15:54 wib
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuding ada skenario di balik tertangkapnya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto mengaku sudah mendapatkan isyarat sang bupati bakal diciduk KPK. 

"Jadi dua hari sebelum hari H OTT, ada tim kampanye lawan yang mengatakan akan terjadi kejadian hal yang luar biasa. Dan kami tahu siapa orangnya itu yang akan mengubah peta politik di Tulungagung," kata Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Juni 2018. 

Hasto mengatakan penangkapan sang bupati yang juga calon kepala daerah itu sangat politis. Hal itu diakui langsung oleh masyarakat Tulungagung saat dirinya bertandang ke sana. 

"Ketika kami bertemu rakyat di Tulungagung, mereka mengatakan ini bagian dari rivalitas pilkada. Jadi kan rakyat sangat cerdas," jelas Hasto. 

Hal yang sama dikemukakan masyarakat Blitar. Padahal, kedua kadernya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat di daerahnya masing-masing. 

"Elektabilitas Pak Syahri Mulyo itu mencapai 63 persen dan Pak Samanhudi 92 persen, artinya basis legitimasi sangat kuat," ujar dia. 

(Baca juga: KPK Membantah Penangkapan Dua Kader PDIP Politis)

Hasto menduga ada pihak-pihak yang ingin menjadi wasit di pilkada dengan senjata hukum. Kemudian menggunakan berbagai upaya termasuk menggunakan hukum sabagai alat kekuasaan. 

"Jangan gunakan hukum karena rivalitas dalam pilkada," tegas dia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan jika operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo bermuatan politis. Penangkapan keduanya murni penegakan hukum.

"Debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila dilakukan di pengadilan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 11 Juni 2018.

KPK menetapkan Syahri dan Samanhudi sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap di wilayah kerjanya masing-masing.

Samanhudi diduga menerima suap atas izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar. Sedangkan Syahri diduga menerima fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Dari OTT keduanya KPK menyita uang Rp2,5 miliar. Selain itu, KPK menangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno, kemudian dari pihak swasta yakni Agung Prayitno, Bambang Purnomo, dan Susilo Prabowo.

(Baca juga: Bupati Tulungagung Menyerahkan Diri)




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 24-10-2018