DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 14.332.438.005 (21 AGUSTUS 2018)

Penahanan Bupati Bandung Barat Diperpanjang

Juven Martua Sitompul - 11 Juni 2018 20:11 wib
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bandung Barat nonaktif Abu Bakar (ABB). Penahanan politikus PDI Perjuangan itu diperpanjang selama 30 hari ke depan.
 
Tak hanya Abu Bakar, tim penyidik juga memperpanjang masa penahanan penyuap yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat (AHI).

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan kedua tersangka ABB dan AHI selama 30 hari," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 11 Juni 2018.
 
Menurut Febri, perpanjangan penahanan kedua tersangka kasus suap itu dimulai sejak hari ini hingga 10 Juli 2018. Perpanjangan penahan dilakukan demi kepetingan penyidikan.
 
KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Abu Bakar diduga menerima suap dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
 
Selain Abu Bakar dan Asep Hikayat, KPK juga turut menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Badang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto sebagai tersangka.

Baca: Kekayaan Bupati Bandung Barat Mencapai Rp3,1 Miliar

Atas perbuatannya, Abu Bakar, Weti, dan Adiyoto selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Sedangkan, Asep selaku pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 21-08-2018