KPK Bantah Targetkan Calon Kepala Daerah

Damar Iradat - 13 Februari 2018 16:45 wib
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang--MI/Galih Pradipta
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang--MI/Galih Pradipta

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang menyebut pihaknya intensif mengawasi para kepala daerah. Hal ini demi lancarnya upaya pemberantasan korupsi. 

Saut menjelaskan, meski Pilkada serentak di 171 daerah bakal digelar tahun ini, KPK tak akan fokus pada sosok atau calon kepala daerah tertentu. KPK, kata Saut, mengejar perilaku transaksional para kepala daerah. 

"(KPK fokus) pada perilaku transaksionalnya yang membuat pilkada tidak berkualitas," kata Saut saat dikonfirmasi, Selasa, 13 Februari 2018. 

Baca: Keluarga Belum Tahu Marianus Sae Ditangkap KPK

Saut membantah jika KPK secara khusus mengincar kepala daerah yang ikut kontestasi pilkada serentak 2018. Ia menjelaskan, KPK bakal tetap bekerja sesuai koridor dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum. "KPK akan kerja terus sesuai kewenangan KPK," tegasnya. 



Pada Februari 2018, lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini tercatat menangkap tangan dua kepala daerah yang juga akan maju sebagai calon petahana di Pilkada serentak 2018. Mereka yakni Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada Marianus Sae. 

Nyono yang tertangkap pada Sabtu, 3 Februari 2018, diduga menerima suap dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Selistyowati. Jumlah uang suap Rp434 juta. 

Uang suap itu diduga bakal digunakan Nyono untuk maju kembali sebagai calon pada Pilkada Jombang 2018. Diduga sekitar Rp50 juta telah digunakan Nyono untuk membayar iklan terkait rencananya mencalonkan diri.

Selang sepekan, Marianus Sae tertangkap tangan oleh penyidik KPK pada Minggu, 11 Februari 2018. Ia diduga menerima suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, senilai Rp 4,1 miliar. Dugaan awal, uang itu digunakan Marianus sebagai modal kampanye maju cagub NTT 2018. 


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 22-02-2018