DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 47.877.961.729 (23 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK: Belum Ada Titik Temu soal RKUHP

M Sholahadhin Azhar - 08 Juni 2018 20:31 wib
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya kesepakatan soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam pertemuan di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Kamis, 7 Juni 2018. Belum ada titik temu dalam masalah ini.

"Pertemuan di Kemenkopolhukam kemarin belum ada kesimpulannya. Satu-satunya yang bisa, kalau pun ada titik temu, adalah kita harus melakukan pembahasan lebih intens ke depan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juni 2018.

Menurut dia, banyak substansi yang belum sesuai dengan keinginan KPK di revisi KUHP. Saat pertemuan di Kemenkopolhukam kemarin, Febri pun menyebut pihaknya ingin menunjukkan keseriusan dalam revisi regulasi itu.

KPK, kata Febri, bersedia menjelaskan itikad baik tersebut pada pihak terkait, termasuk tim perumus. "Kami akan memberikan penajaman-penajaman lebih lanjut bagaimana rumusan yang lebih tepat agar pemberantasan korupsi tetap kuat."

Ia mengatakan jika nantinya ada bagian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dilibatkan sebagai pasal penghubung di KUHP, harus ada perumusan bersama. Pasalnya, draf RKUHP saat ini dianggap membahayakan pemberantasan korupsi. 

Baca: Jaksa Agung Minta KPK tak Risaukan RKUHP

Beberapa pasal, kata dia, memiliki ancaman hukuman yang turun drastis. KPK pun tidak ingin aturan baru yang justru menguntungkan koruptor. Hal ini diklaim sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Sehingga perlu kehati-hatian alam pembahasan RKUHP.

"Jadi kita bersyukur juga ada ruang publik yang cukup luas dalam satu dua minggu ini, membahas tentang RKUHP ini karena kalau tidak dibahas tentu mengkhawatirkan jika draf saat ini kemudian langsung disahkan pada Agustus. Inilah pentingnya diskusi publik dalam penyusunan sebuah regulasi," jelas Febri.



(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG RUU KUHP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 24-10-2018