Desmond Sebut Penanganan Kasus Korupsi Belum Efektif

Gervin Nathaniel Purba - 13 September 2017 20:04 wib
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Foto: dok DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Foto: dok DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menginginkan adanya kejelasan penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Kejaksaan Agung. Ia menilai sampai saat ini penanganan tindak pidana korupsi belum efektif.

“Contoh temuan di Bali, lahan pantai mangrove tetapi ada sertifikat. Ini kan persoalan perizinan tentu ada keterkaitan DPRD, pemerintah, pengusaha untuk mendapatkan izin, ini di mana posisi kejaksaan dan kepolisian. Jangan buram di balik keberadaan KPK,” kata Desmond dalam keterangan tertulis, Rabu 13 September 2017.

Politikus Gerindra itu mengingatkan Jaksa Agung M. Prasetyo untuk kembali menguatkan personel di daerah-daerah. Ia berharap Kejaksaan di daerah mampu berperan lebih dalam saat penanganan pidana-pidana korupsi.

Desmond juga menyinggung rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurut dia, ide pembentukan Densus Tipikor antara lain di dasari masih tingginya indeks korupsi di Indonesia.

“Tak ada tumpang-tindih dengan KPK soal wacana Densus Tipikor. Kenapa harus dikhawatirkan? Yang kita tuju kan negara bebas korupsi,” tegasnya saat rapat dengar pendapat dengan Prasetyo.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyampaikan, wacana dan gagasan pembentukan Densus Tipikor positif untuk meningkatkan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi. Namun, Prasetyo menilai Kejaksaan tak selayaknya ditarik untuk bergabung dalam Densus Tipikor.

Dia khawatir akan ada tumpang tindih antar lembaga penegak hukum. Apalagi Kejaksaan juga sudah punya satuan tugas khusus terkait pidana korupsi sejak lama.

“Karena dengan demikian akan mengurangi independensi masing-masing penegak hukum. Kami khawatir tumpang tindih dan terdegradasi satu sama lain institusi penegak hukum,” kata Prasetyo.


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BERITA DPR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 20-11-2017