Kader Golkar Penyuap Hakim Menyesal Ditangkap KPK

Juven Martua Sitompul - 13 Oktober 2017 03:37 wib
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha menjalani pemeriksaan perdana -- Foto: MI/ Rommi Pujianto
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha menjalani pemeriksaan perdana -- Foto: MI/ Rommi Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aditya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara.

Usai menjalani pemeriksaan, Aditya mengaku menyesal telah tertangkap tangan menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Dia memohon maaf kepada seluruh masyarakat khususnya warga Sulawesi Utara.

"Secara pribadi tentu saya harus menyatakan secara ini saya menyesal harus terjadi," kata Aditya di gedung KPK, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Kendati begitu, Aditya dengan tegas menyatakan perbuatannya sebagai bentuk perjuangan kepada sang ibu agar terbebas dari hukuman bui. Bahkan, dia mengklaim praktik suap itu sebagai bentuk baktinya terhadap sang ibu.

"Saya fikir mas juga dalam posisi saya kita akan bersepakat bersama untuk melakukan yang terbaik. Di mana lagi tempat untuk berbakti kalau tidak dari seorang ibu," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Aditya juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat. Dia berharap, kasus yang menjeratnya dan ibunya sebagai pesakitan rasuah cepat rampung.

"Saya memohon doa dan insan kawan-kawan pers. Bisa selesai sebaik-baiknya ini bisa nilai hikmah yang besar," pungkasnya.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono dan Anggota Komisi XI DPR fraksi Golkar AdityaAnugrah Moha. Keduanya dicokok karena diduga melakukan praktik suap terkait penanganan perkara korupsi.

Dalam OTT itu, KPK menyita barang bukti uang senilai SGD64 ribu, pemberian uang suap dilakukan secara bertahap. Sebelum terjaring OTT, keduanya sudah melakukan transaksi sebanyak SGD30 ribu. Kemudian pada pertengahan Agustus 2017, Aditya juga memberikan ke Sudiwardono senilai SGD30 ribu di Manado.

Diduga kuat, uang suap diberikan untuk memengaruhi putusan banding yang diajukan terdakwa korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulut, tahun 2010, Marlina Moha Siahaan. Saat kasus ini bergulir, Marlina Moha Siahaan menjabat sebagai Bupati Bolaang Mangondow selama dua periode yakni sejak 2001 hingga 2011.

Kasus ibunda Aditya ini pun disidang di Pengadilan Negeri Manado dengan berkas perkara nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnd. Marlina divonis 5 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Dia juga divonis untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,25 miliar subsider pidana penjara selama dua tahun. Tak terima dengan putusan yang dibacakan Hakim Ketua Sugiyanto, Marlina mengajukan banding. Dari situ la praktik suap terjadi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 


(Des)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG OTT KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 23-11-2017