KPK Janji Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Pelindo II

Damar Iradat - 17 Juli 2017 18:57 wib
Mantan Direktur Utama Pelindo II Richard J Lino. MI/Barry Fathahilah.
Mantan Direktur Utama Pelindo II Richard J Lino. MI/Barry Fathahilah.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) dengan tersangka Richard Joost Lino mandek. KPK akan terus mendalami kasus ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku kesulitan mengungkap kasus ini. Padahal, RJ Lino sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 Desember 2015.

"Masih ada beberapa hal yang masih kami hadapi permasalahannya," kata Agus usai bertemu dengan Pansus Pelindo II di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juli 2017.

Meski begitu, Agus berjanji tak akan berhenti mengusut kasus ini. Apalagi, Pansus Pellindo II baru saja menyerahkan informasi dan data baru, termasuk sejumlah dugaan korupsi di Pelindo II.

"Temuan yang paling baru ternyata ada data banyak sekali," tegas Agus.

Baca: Pansus Pelindo II Minta KPK Menindaklanjuti Temuan BPK

KPK telah menetapkan RJ Lino pada 18 Desember 2015, namun sampai hari ini, Lino yang kini menjabat sebagai salah satu komisaris PT JICT masih belum ditahan. Lino juga diperiksa terakhir kali sebagai tersangka pada 5 Februari lalu 2017.

Pada Februari 2017, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya baru memeriksa 53 orang sejak Januari 2016 sebagai saksi untuk tersangka Lino. Unsur saksi sebagian besar pejabat dan pegawai Pelindo II.

Saat itu, Febri menjelaskan, penyebab lambannya pengusutan kasus karena KPK masih menanti perhitungan kerugian negara. Kendala lainnya, KPK juga kesulitan mengumpulkan bukti. Pasalnya, ada bukti-bukti yang berada di luar negeri.

Kasus dugaan korupsi pengadaan tiga Quay Container Crane ini mencuat ketika KPK menetapkan R.J. Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II, sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti.

Lino diduga telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi. Hal itu lantaran Lino disebut-sebut menunjuk langsung Wuxi Huadong Heavy Machinery Co. Ltd. dalam proyek tersebut.

Internal Pelindo telah mengingatkan Lino bahwa penunjukan langsung ini bermasalah. Terlebih, barang yang diajukan Wuxi dinilai tak sesuai spesifikasi teknis dan berpotensi melanggar hukum.

Atas perbuatannya itu, Lino disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(DRI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 23-09-2017