DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.052.810.215 (14 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Jaksa Yakin Suryadharma Menyalahgunakan DOM

Damar Iradat - 11 Juli 2018 13:34 wib
 Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersaksi dalam sidang PK Suryadharma Ali Rabu (11/7) - ANT/Wibowo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersaksi dalam sidang PK Suryadharma Ali Rabu (11/7) - ANT/Wibowo

Jakarta: Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini mantan Menteri Agama Suryadharma Ali melakukan korupsi dana operasional menteri (DOM). Keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Suryadharma dinilai tidak serta menggugurkan kasus tersebut.

Jaksa Abdul Basir mengatakan penyelewengam DOM oleh Suryadharma terjadi pada kurun waktu 2011-2014. Karena itu, keterangan JK soal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 Tahun 2014 tidak menjadi dasar keputusan hakim saat itu. 

"(Kasus penyelewengan) DOM yang didakwaan ke Pak SDA periode sampai 2013, sebelum PMK baru terbit," kata Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018. 

Basir menegaskan kasus tersebut sudah terang benderang. Putusan di pengadilan tingkat pertama bahkan dikuatkan juga di Pengadilan Tinggi saat Suryadharma mengajukan banding.

Selain itu, kata Basir, Suryadharma juga terbukti menggunakan DOM tidak semestinya. Meski menurut JK penggunaan DOM fleksibel, tentu ada batasan soal pengelolaan uang negara. 

"Pak JK memberikan keterangan bagus, walaupun fleksibel tetap harus mendukung tugas sebagai menteri. Itu yang harus digarisbawahi," tegas dia. 

Selain itu, menurut dia, tak ada perbedaan mencolok dari PMK Nomor 3/PMK 06.2006 dengan PMK Nomor 268/PMK.05/2014. Kedua aturan itu, kata dia, menjelaskan DOM sebagai keuangan negara tidak bisa digunakan semaunya sendiri.

"Di aturan pengelolaan negara tidak boleh kemudian uang negara digunakan semau sendiri. Aturan mana pun soal DOM. Jangan salah pengertian DOM buat keadaan apa pun," tukas dia. 

(Baca juga: JK Sebut Penggunaan Dana Operasional Menteri Fleksibel)

JK dihadirkan sebagai saksi dalam sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. JK menyebut, penggunaan DOM oleh menteri bersifat fleksibel.

"DOM itu fleksibel dan diskresi dari menteri yang bersangkutan, tapi jangan dilupakan kegiatan menteri itu juga ada dalam mendukung tugas dan kewajibannya," kata JK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat

Suryadharma Ali mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA). PK diajukan setelah usaha bandingnya di Pengadilan Tinggi gagal.

Pada pengadilan tingkat pertama, Suryadharma divonis enam tahun penjara. Namun, setelah mengajukan banding di PT, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara.

SDA dinilai terbukti bersalah telah melakukan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013. Dia juga dianggap menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) saat memimpin Kementerian Agama.

Sementara, hukuman denda yang dijatuhkan terhadap SDA tetap sama. Vonis denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp1,8 miliar subsider dua tahun kurungan tak berubah, seperti yang diberikan Pengadilan Tipikor. 

SDA dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(Baca juga: Suryadharma Kutip Kesaksian Jusuf Kalla dalam Memori PK)




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG SURYADHARMA ALI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 18-11-2018