DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK Ingatkan Capres dan Cawapres Segera Lapor Kekayaan

Juven Martua Sitompul - 11 Agustus 2018 02:03 wib
Ilustrasi Gedung KPK. ANT/Hafidz Mubarak.
Ilustrasi Gedung KPK. ANT/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para calon presiden dan wakil presiden yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu syarat pencalonan.

"UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan cawapres salah satu syarat untuk mencalonkan presiden dan cawapres adalah tanda terima LHKPN," kata Direktur Pemeriksaan dan Pendaftaran LHKPN Cahya Harefa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018.

Cahya meminta agar capres dan cawapres tak melampirkan harta kekayaannya di akhir-akhir pengumuman KPU. Artinya, pelaporan harta kekayaan dilakukan sebelum tanggal 20 sampai 21 Agustus 2018.

"Kami mengimbau para calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak mepet," ucap dia.

Menurut Cahya, sejauh ini keempat calon atau dua pasangan capres dan cawapres sudah pernah melaporkan hartanya ke KPK. Namun, pelaporan harta kekayaan itu harus diperbarui.

Presiden Joko Widodo sudah pernah melaporkan harta kekayaannya sebanyak tujuh kali. Terakhir, calon petahana itu melaporkan hartanya pada 31 Desember 2017.

Sementara Prabowo, laporan harta kekayaannya telah dinyatakan lengkap oleh KPK. "Mungkin nanti hari Senin sudah bisa kami umumkan," ujar Cahya.

Lalu, pendamping Prabowo, Sandiaga Uno tercatat sudah dua kali melaporkan harta kekayaannya. Kemudian, cawapres Jokowi, Ma'ruf Amin juga pernah melaporkan harta kekayaannya.

"Kalau Pak Ma'ruf Amin selama ini sudah pernah lapor di tahun 2001, saat itu beliau sebagai anggota DPR dan nanti juga akan melaporkan kembali," pungkasnya.


(DRI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG LHKPN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 21-10-2018