Wakil Ketua Baleg Bela Tingkah Reses Novanto

Thomas Harming Suwarta - 15 November 2017 11:41 wib
Ketua DPR RI Setya Novanto saat kunjungan kerja ke NTT, Senin 13 November 2017. Foto: Istimewa
Ketua DPR RI Setya Novanto saat kunjungan kerja ke NTT, Senin 13 November 2017. Foto: Istimewa

Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo menyesalkan komentar nyinyir publik atas tingkah Ketua DPR RI Setya Novanto yang lebih memilih melakukan kunjungan reses ke daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Reses yang dilakukan Novanto bertepatan dengan panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el).

"Reses yang dilakukan Novanto adalah kewajiban konstitusional," kata Firman, dalam pesan singkatnya, Rabu 15 November 2017.

Jadi, lanjut dia, kunjungan reses itu tak perlu dipertentangkan. "Jangan dibenturkan dengan persoalan hukumnya," ujar dia.

Anggota Komisi IV DPR RI ini menjelaskan kunjungan ke dapil sudah diatur di dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 81 huruf i mewajibkan anggota DPR RI menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

"Jadi, jangan juga dianggap itu salah," tegas Firman.

Firman melanjutkan masalah yang dihadapi masyarakat NTT adalah masalah yang sangat fundamental karena menyangkut kehidupan petani.

"Selaku ketua DPR, Novanto sudah mempertimbangkan dengan baik dari aspek hukum dan aspek lainya. Sehingga, Novanto bisa mempertimbangkan mana yang harus diutamakan. Jadi, soal ini tak boleh menjadi polemik," kata Firman.

Firman mendampingi Novanto saat melakukan reses ke NTT. Firman adalah anggota Komisi IV yang membidangi persoalan pertanian, kelautan, dan perikanan.

Menurutnya, NTT adalah wilayah yang sangat strategis untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan pengembangan garam nasioanal.

Baca: Mangkir Pemeriksaan, Novanto Kunker ke Kupang

Terkait persoalan hukumnnya, Novanto sudah mangkir sembilan kali dari panggilan penegak hukum. Terakhir, dia mangkir dari panggilan penyidik KPK pada Senin 13 November.

KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-el. Bersama Andi Narogong, dia diduga menerima keuntungan Rp574,2 miliar.

Novanto enggan memenuhi panggilan KPK karena menurutnya anggota DPR memiliki hak imunitas. Hak itu tercantum di dalam Pasal 20A ayat 3 UUD 1945.

Baca: Hak Imunitas tak Bisa Jadi Alasan Novanto Tolak Pemeriksaan

Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan agar Novanto tak salah mengartikan hak imunitas. Menurutnya, hak imunitas anggota DPR terbatas pada pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan tugasnya.

"Anggota DPR yang diduga melakukan korupsi tidak dapat berlindung kepada hak imunitas ini," kata Febri.




(UWA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 18-11-2017