KPK Mendalami Peran KKSK dalam Kasus BLBI

Achmad Zulfikar Fazli - 20 Mei 2017 05:02 wib
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar mantan Deputi BPPN, Jusak Kazan seputar keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Komisi antirasuah menggali peran KKSK dalam pusaran kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

KKSK diduga memberi rekomendasi pemberian SKL untuk obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. "Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses penerbitan keputusan KKSK pada Februari 2004 terkait kewajiban obligor," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.

KKSK terdiri dari beberapa menteri antara lain Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) yang saat itu dijabat oleh Dorodjatun Kuntjoro, Menteri Keuangan Boediono dan Menteri Negera BUMN Laksamana Sukardi.

Sementara itu, kewenangan penerbitan SKL berada di tangan Kepala BPPN. SKL untuk Sjamsul diteken oleh Syafruddin Arsjad Temenggung, pihak yang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus SKL BLBI.

Dalam penerbitannya, Kepala BPPN harus dapat rekomendasi dari KKSK. Sehingga, KKSK diduga mengetahui soal rencana penerbitan SKL untuk Sjamsul Nursalim. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Syafruddin sebagai tersangka.

KPK menyatakan tengah menggali peran orang lain dalam kasus yang dinilai telah merugikan negara setidak-tidaknya Rp3,7 triliun ini. Bahkan KPK mengaku tengah mempertimbangkan untuk menyisipkan pidana korporasi dalam kasus ini untuk mengambil kembali aset negara yang hilang.


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KASUS BLBI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 30-05-2017