Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.387.516.226 (18 JUNI 2018)

Alasan Polri Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada

Faisal Abdalla - 13 Maret 2018 13:46 wib
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto (tengah)/MTVN/Lukman Diah Sari
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto (tengah)/MTVN/Lukman Diah Sari

Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya menunda proses hukum kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018. Proses hukum bisa berlanjut usai pilkada.

"Artinya kita berharap pilkada bisa berlangsung dulu kalau memang yang bersangkutan ada kasus nanti silakan diproses. Itu penekanan Kapolri," tegas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Maret 2018.

Polri memilih menunda proses hukum calon kepala daerah untuk menjaga iklim demokrasi selama pilkada. Namun, Setyo memastikan instruksi Kapolri tidak akan menghambat proses penegakan hukum di institusi lain karena hanya bersifat saran.

"Beliau kan menyarankan. Pak Kapolri menyarankan. Kita lebih memilih situasi (Pilkada) yang lebih kondusif lah. Lebih tenang," ucap dia.

Baca: Bawaslu Tolak Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bakal menghentikan sementara proses hukum pasangan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses hukum akan dilanjutkan usai Pilkada 2018.

"Saya perintahkan untuk menghentikan (sementara). Proses hukumnya ditunda, bukan dihentikan, tapi ditunda sampai dengan nanti pilkada selesai, baru kami lanjutkan," tegas Tito di acara Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 6 Maret 2018.

Baca: Polri Pastikan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Tito menyebut keputusan itu diambil untuk menghormati proses demokrasi yang telah berjalan. Ia telah meminta seluruh jajarannya menjalakan perintah tersebut terutama di 171 daerah pemilihan pilkada serentak.

Keputusan itu diambil untuk menunjukkan netralitas Polri dalam penegakan hukum. Upaya hukum seringkali digunakan menekan jajaran Polri yang sengaja dimanfaatkan kelompok tertentu.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA 2018
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA HUKUM
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 19-06-2018