Rumah DP Nol Rupiah tak Bisa Diperjualbelikan, Apa Artinya?

- 08 Februari 2018 13:05 wib
Sejumlah warga mendatangi lokasi rumah DP nol rupiah. (Foto: MI/Ramdani)
Sejumlah warga mendatangi lokasi rumah DP nol rupiah. (Foto: MI/Ramdani)

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan salah satu syarat memiliki unit rumah DP nol rupiah adalah unit yang telah diambil tidak boleh diperjualbelikan setelah dimiliki. Proses jual beli unit rumah DP nol rupiah hanya boleh dilakukan antara pemilik dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan fungsi membeli rumah selain untuk ditempati juga sebagai aset yang bisa diwariskan maupun diperjualbelikan.

Ketika Pemprov DKI menyatakan klausul rumah DP nol rupiah tidak boleh diperjualbelikan selain kepada BLUD, pada dasarnya skema program tersebut sama dengan rusunawa.

"Orang mencicil untuk apa kalau bukan menjadi milik. Jadi, sepertinya konsep program ini agak rancu dengan rusunami dan rusunawa," kata Bhima, dalam News Story Insight (NSI), Rabu 8 Februari 2018.

Bhima mengatakan, ketika kepemilikan rumah tidak bisa diperjualbelikan ke pasar sekunder, sama saja orang yang sedang membeli rumah DP nol rupiah itu tengah menyewa unit rusun milik Pemprov DKI.

"Jadi, cicilan Rp2 juta itu sebenarnya uang sewa yang harus selalu dibayarkan," katanya. 

Agar unit rumah DP nol persen tak menimbulkan masalah di kemudian hari, Bhima menilai tanah yang ditempati untuk program tersebut harus dibebaskan, bukan lagi milik Pemprov DKI.

Beberapa kasus apartemen di DKI Jakarta jadi contoh. Saat pemerintah memberikan subsidi bagi apartemen, penghuni atau pemilik yang sudah mencicil bahkan sampai lunas, tidak mendapatkan sertifikat. Ini sebagai kompensasi lahan yang tidak dibebaskan. Artinya, penghuni hanya diberikan perikatan jual beli. Menurut Bhima, skema ini merugikan pemilik. 

"Konsepnya terlalu berat. Membuat rumah pribadi di DKI Jakarta apalagi membuatnya sampai jadi kepemilikan, sulit," ujarnya.

Bhima mengatakan boleh saja Pemprov DKI ingin membangun hunian kepemilikan, tapi tidak di ibu kota. Pemprov bisa bekerja sama dengan pemda lain seperti di Bodetabek, sebab di wilayah penyangga itu masih ada hunian yang harganya di bawah Rp200 juta.

Pemprov DKI hanya tinggal menyubsidi transportasi ke tempat kerja. Hal Itu dinilai lebih cocok jika pemerintah ingin warga berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi memiliki hunian pribadi.

"Masa pemerintahan itu lima tahun, jangan sampai ada gubernur baru aturan berubah lagi. Yang terlanjur mencicil ternyata menyewa, kan namanya menyakiti rakyat juga," jelasnya.




(MEL)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG HUNIAN DP 0%
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA METRO
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 24-02-2018